Jatengvox.com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IDBU-05 Universitas Diponegoro (Undip) di Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, menghadirkan rangkaian program edukasi yang berfokus pada penguatan literasi hukum, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), ketahanan keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat.
Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban, mengenali potensi risiko, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum maupun sosial.
Salah satu fokus utama kegiatan adalah penguatan literasi migrasi aman sebagai upaya mencegah keberangkatan PMI secara nonprosedural dan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Masyarakat diberikan pemahaman mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri, ciri-ciri perekrut ilegal, risiko yang dapat muncul selama proses migrasi, serta pentingnya memastikan legalitas pihak yang melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran.

Aspek perlindungan PMI juga diperkuat melalui edukasi mengenai hak atas paspor dan perlindungan data pribadi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Dusun Bulu Kulon pada 25 Juli 2026 tersebut diikuti oleh 46 peserta.
Melalui edukasi ini, masyarakat didorong untuk memahami pentingnya menjaga dokumen perjalanan dan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Literasi hukum turut diarahkan pada persoalan yang dekat dengan kehidupan keluarga.
Melalui Sosialisasi Hukum Harta Perkawinan dan Waris Islam dalam Keluarga PMI Purna yang dilaksanakan di Musholla Al Hikmah, Dusun Getas Kidul, pada 22 Juli 2026, lebih dari 30 peserta memperoleh pemahaman mengenai kedudukan harta bawaan, harta bersama, serta pembagian warisan berdasarkan hukum Islam.
Kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan booklet edukatif sebagai media yang dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Perlindungan keluarga menjadi bagian penting lainnya dalam rangkaian kegiatan.
Mahasiswa memberikan edukasi mengenai status hukum, kewarganegaraan, dan hak keperdataan anak PMI, termasuk pentingnya pencatatan sipil bagi anak yang lahir di luar negeri maupun anak yang berasal dari perkawinan campuran.
Selain itu, masyarakat juga memperoleh pemahaman mengenai hak dan prosedur hukum yang dapat ditempuh ketika PMI purna maupun anggota keluarganya menghadapi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran.
Rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi ekonomi dan psikososial.
Keluarga PMI mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, transparansi finansial, pengelolaan remitansi, perencanaan dana pendidikan, serta mitigasi risiko investasi dan pinjaman online ilegal.

Sementara itu, pendekatan psikososial diberikan melalui pembahasan mengenai kesiapan mental calon PMI, manajemen emosi, penguatan relasi orang tua dan anak, serta pengasuhan dalam kondisi keluarga yang terpisah jarak.
Upaya membangun kesadaran hukum sejak dini juga dilakukan melalui kegiatan edukasi bagi siswa SD Negeri 01 Bulugede.
Materi yang diberikan mencakup nasionalisme, keamanan digital, hak anak, pencegahan kekerasan, serta penguatan karakter.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum tidak hanya penting bagi masyarakat dewasa, tetapi juga perlu diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mampu mengenali hak, kewajiban, serta berbagai risiko di lingkungan sosial maupun digital.
Berbagai program tersebut dilaksanakan melalui pendekatan multidisipliner dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan.
Kolaborasi tersebut memungkinkan isu hukum, ekonomi, psikologi, dan kehidupan sosial masyarakat dibahas secara lebih menyeluruh sesuai dengan kebutuhan warga Desa Bulugede.
Rangkaian kegiatan KKN IDBU-05 Undip tersebut juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui peningkatan literasi masyarakat dan edukasi bagi generasi muda, SDG 5 (Kesetaraan Gender) melalui penguatan perlindungan keluarga dan edukasi terkait KDRT, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan literasi migrasi aman dan perlindungan PMI, serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui peningkatan kesadaran hukum, akses terhadap informasi, dan pemahaman masyarakat mengenai hak serta mekanisme perlindungan hukum.
Melalui rangkaian program tersebut, KKN IDBU-05 Undip berupaya menempatkan literasi hukum sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga didorong untuk mampu mengenali risiko, memahami hak dan kewajiban, serta mengambil keputusan secara lebih bijak dalam menghadapi persoalan migrasi, keluarga, finansial, maupun kehidupan sosial.
Dengan pendekatan yang menggabungkan edukasi hukum, ekonomi, psikososial, dan penguatan karakter, kegiatan KKN IDBU-05 diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Bulugede.
Pengetahuan dan media edukasi yang telah diberikan diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai bekal untuk membangun keluarga yang lebih terlindungi, masyarakat yang lebih sadar hukum, serta lingkungan desa yang semakin tangguh dan berdaya.
Penulis: Tim KKN IDBU-05 UNDIP
Editor: Murni Anggita
Dukung keberlangsungan artikel ini dengan berpartisipasi dalam program apresiasi pembaca.
Tidak ada komentar