Jatengvox.com – Upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan kini makin serius dengan memaksimalkan peran teknologi digital.
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membangun sistem terpadu yang memastikan bantuan sosial benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi ini diarahkan untuk menjawab persoalan klasik penanggulangan kemiskinan, mulai dari data yang tidak sinkron, bantuan yang tumpang tindih, hingga rendahnya dampak jangka panjang dari program sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kerja sama ini berfokus pada integrasi data sosial-ekonomi, penguatan sistem digital pemerintah, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Menurut Budiman, pendekatan digital menjadi krusial agar kebijakan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan data yang akurat dan mutakhir.
Dengan begitu, bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.
“SITASKIN menjadi terobosan negara dalam mengatasi kemiskinan struktural. Sistem ini mengintegrasikan data, pendanaan, dan pemberdayaan ekonomi desa agar bantuan bersifat produktif dan berkelanjutan,” ujar Budiman dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa sistem tersebut ditopang oleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang terhubung dengan ekosistem koperasi desa.
Skema ini diharapkan mampu mendorong masyarakat miskin tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi produktif.
Dengan fondasi tersebut, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada 2029.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menekankan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada kecanggihan teknologi semata.
Menurutnya, teknologi harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
“Transformasi digital harus menghadirkan keadilan dan membuka akses bagi masyarakat yang tertinggal. Teknologi tidak boleh jauh dari nilai kemanusiaan,” kata Meutya.
Ia memaparkan, berdasarkan data pemerintah, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2024 yang berada di level 8,57 persen.
Meski tren kemiskinan menunjukkan penurunan, Meutya menilai langkah percepatan tetap diperlukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Karena itu, Komdigi dan BP Taskin sepakat memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pertukaran data, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga edukasi publik dan penguatan infrastruktur komunikasi nasional.
Editor : Murni A
