ASN Ikut Komcad, DPR Ingatkan Hak Kepegawaian dan Netralitas Birokrasi Harus Dijaga

Jatengvox.com – Rencana pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam program Komponen Cadangan (Komcad) kembali mendapat sorotan dari DPR RI.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa keikutsertaan ASN dalam program pertahanan tersebut tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap status kepegawaian maupun karier birokrasi mereka.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Ancaman AI hingga Krisis Layar, DPR Minta Negara Hadir Lindungi Film Nasiona

12 jatengvox

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, partisipasi ASN dalam Komcad harus bersifat aman secara administratif.

Artinya, tidak boleh ada konsekuensi berupa pemberhentian, mutasi, penundaan promosi, atau bentuk kerugian lain yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian.

“Keikutsertaan ASN dalam Komcad tidak boleh berakibat pada pemberhentian, mutasi, penundaan promosi, maupun kerugian administratif lainnya,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga

5 bulan  lalu

Wamenkomdigi Soroti Fenomena Zero Click, Tantangan Baru bagi Keberlanjutan Pers

15 jatengvox

Selain soal status kepegawaian, TB Hasanuddin juga menyoroti pentingnya kepastian pemenuhan hak keuangan bagi ASN peserta Komcad.

Ia meminta Kementerian Pertahanan memastikan seluruh hak tersebut diberikan secara jelas, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, keterlibatan ASN dalam program strategis pertahanan negara tidak boleh menimbulkan kebingungan terkait penggajian, tunjangan, maupun fasilitas lain yang menjadi hak peserta.

“Negara wajib memberikan kepastian. Jangan sampai ASN sudah berkontribusi, tetapi hak keuangannya justru tidak jelas,” tegasnya.

TB Hasanuddin juga mengingatkan agar pelaksanaan program Komcad tidak mengaburkan prinsip netralitas ASN.

kIa menilai, program ini harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menggeser peran utama ASN sebagai pelayan publik.

Ia menegaskan, pembentukan karakter disiplin dan nasionalisme memang penting, tetapi tidak boleh menciptakan birokrasi yang kaku atau terlalu bernuansa militeristik.

“ASN tetaplah pelayan masyarakat. Jangan sampai muncul karakter birokrasi yang terlalu kaku karena pendekatan militer,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran program Komcad tidak tumpang tindih dengan prioritas nasional lainnya, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelatihan pertahanan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pemerintah berencana memulai pelaksanaan program Komcad dengan melibatkan sekitar 4.000 ASN.

Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada semester pertama 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan negara.

Pada tahap awal, pelaksanaan Komcad akan difokuskan kepada ASN yang bertugas di kementerian dan lembaga yang berada di wilayah Jakarta. Adapun target peserta berada pada rentang usia 18 hingga 35 tahun.