Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatat prestasi membanggakan. Dalam acara puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan tersebut adalah Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah 2025 kategori Pemerintah Provinsi.
Usai menerima penghargaan, Luthfi menegaskan bahwa raihan ini bukan semata bentuk apresiasi, tetapi juga pemacu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“(Penghargaan) ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance. Ini sebagai representasi kita melayani masyarakat,” ujarnya.
Di tengah tantangan tata kelola publik yang semakin kompleks, Pemprov Jateng menempatkan isu integritas sebagai salah satu agenda utama.
Bahkan, penguatan integritas telah masuk dalam Indikator Kinerja Utama RPJMD 2025–2029, dan menjadi bagian dari 136 program gubernur.
Kebijakan ini tidak hanya menyentuh level struktural, tetapi juga menyasar peningkatan kualitas aparatur. Pemprov mendorong penerapan zona integritas pada seluruh OPD hingga BUMD/BLUD, serta memperluas pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Tak hanya itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diperkuat—baik dari sisi SDM maupun dukungan anggaran—agar proses pengawasan dapat menjangkau unit hingga tingkat desa.
Langkah antikorupsi Jateng tidak sebatas pada reformasi birokrasi. Pemprov juga mengembangkan pendekatan berbasis komunitas, salah satunya melalui Program Sekolah Berintegritas (SBI).
Dimulai sejak 2023, kini program ini mencakup 104 sekolah yang terdiri dari 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB. Fokusnya adalah penanaman nilai integritas, perencanaan aksi antikorupsi, hingga menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan maupun praktik curang.
Di tingkat desa, inisiatif Desa Antikorupsi berkembang pesat. Sejak direplikasi pada 2022, program ini telah hadir di 29 kabupaten.
Hingga 2025, sebanyak 113 desa telah berstatus antikorupsi, sementara 297 desa lainnya masih dalam proses sertifikasi.
Pendekatan ini menjadi salah satu kekuatan Jateng: membangun ekosistem antikorupsi yang tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up.
Editor : Murni A
