Pemerintah Kaji Usulan DPR Naikkan Status Bulog Jadi Setingkat Kementerian

Senin, 13 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Pemerintah memastikan akan mengkaji secara mendalam usulan Komisi IV DPR RI yang ingin menaikkan status Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi lembaga setingkat kementerian.

Usulan tersebut dinilai dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mempercepat realisasi swasembada pangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan, pemerintah terbuka terhadap usulan tersebut dan akan menelaahnya dengan seksama.

“Nanti kita kaji ya, kita kaji dulu. Yang pasti Bulog terus kita perbaiki,” ujar Prasetyo saat ditemui di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Baca juga:  Polri Perluas Direktorat PPA-PPO di Daerah, Fokus Lindungi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat kapasitas Bulog, termasuk melalui dukungan anggaran yang besar.

Pada awal tahun 2025, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp16,6 triliun untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

Dukungan tersebut membuahkan hasil. Bulog berhasil mencatat rekor stok beras tertinggi dalam sejarah Indonesia, yakni mencapai 4,2 juta ton pada Juli 2025.

Capaian ini disebut sebagai salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan.

“Alhamdulillah, kemarin dalam sejarah pecah rekor tertinggi. Ini salah satu pencapaian besar dari Bulog,” ujar Prasetyo.

Baca juga:  Jawa Tengah Dorong Kemandirian Pangan Lewat Sinergi Pemerintah, Bulog, dan 10 Ribu Toko SRC

Prasetyo menambahkan, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran untuk mengantisipasi melimpahnya produksi beras dan jagung pada musim panen mendatang.

Langkah itu diambil agar serapan Bulog terhadap hasil panen petani dapat lebih optimal.

“Intinya, kita betul-betul serius dalam swasembada pangan. Mari semua kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah ketersediaan pangan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar Bulog dilebur dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan dijadikan satu lembaga setingkat kementerian.

Menurutnya, langkah tersebut akan membuat kebijakan pangan nasional lebih terintegrasi dan tidak terkendala birokrasi antarinstansi.

Baca juga:  Mahasiswa KKN MB Posko 03 Turut Andil Meriahkan Perayaan HUT ke-80 RI Bersama Warga Dukuh Cerme

“Harusnya Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Bulog itu jadi satu. Kalau perlu dijadikan Kementerian Pangan dan Bulog,” kata Firman.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Prabowo dan Raja Charles III Sepakat Perkuat Pemulihan 57 Taman Nasional Indonesia
Infrastruktur Dinilai Jadi Kunci Pariwisata Nasional, DPR Minta Kemenpar Evaluasi Strategi Promosi
Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Dapat Lampu Hijau, KPK Tegaskan Status Hukum Bersih
Risma Ardhi Chandra Resmi Jalankan Tugas sebagai Plt Bupati Pati
Polri Perluas Direktorat PPA-PPO di Daerah, Fokus Lindungi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang
Tingkatkan Higienitas Peserta Didik, Mahasiswa KKN UPGRIS Gelar Praktik Edukasi Cuci Tangan di TK Al-Hidayah 7 Palebon
Prabowo Tegaskan Pendidikan Kunci Sukses Bangsa di Era Teknologi
Pelayanan Publik di Pati Dipastikan Tetap Berjalan Usai OTT KPK, Wagub Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Integritas

Berita Terkait

Jumat, 23 Januari 2026 - 08:19 WIB

Prabowo dan Raja Charles III Sepakat Perkuat Pemulihan 57 Taman Nasional Indonesia

Kamis, 22 Januari 2026 - 09:57 WIB

Infrastruktur Dinilai Jadi Kunci Pariwisata Nasional, DPR Minta Kemenpar Evaluasi Strategi Promosi

Kamis, 22 Januari 2026 - 07:31 WIB

Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Dapat Lampu Hijau, KPK Tegaskan Status Hukum Bersih

Kamis, 22 Januari 2026 - 05:22 WIB

Risma Ardhi Chandra Resmi Jalankan Tugas sebagai Plt Bupati Pati

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:26 WIB

Polri Perluas Direktorat PPA-PPO di Daerah, Fokus Lindungi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang

Berita Terbaru