Jatengvox.com – Upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia kini semakin menempatkan anak sebagai pusat perhatian.
Untuk pertama kalinya, pemerintah menyatakan seluruh anak Indonesia mulai mendapatkan rangkaian program perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih terintegrasi.
Mulai dari layanan kesehatan rutin, pemenuhan gizi harian, hingga kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan SDM di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, dalam diskusi bertema “Masa Depan SDM Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang digelar di kantor Puspoll Indonesia, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026).
Dalam pemaparannya, Hariqo menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia kini mendapatkan akses program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dapat dilakukan sekali setiap tahun. Program ini diharapkan mampu mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara rutin setiap hari.
Program ini menjadi salah satu strategi penting untuk mencegah masalah gizi, seperti stunting maupun kekurangan nutrisi yang dapat berdampak pada perkembangan anak.
Menurut Hariqo, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat secara fisik maupun mental.
“Setiap anak Indonesia adalah sumber daya manusia masa depan yang wajib dilindungi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga dengan lingkungan digital yang mereka akses sehari-hari.
Salah satu kebijakan yang juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah rencana pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.
Aturan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tentang perlindungan pengguna serta tata kelola ruang digital yang lebih sehat.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meminimalkan berbagai risiko yang dapat dihadapi anak-anak di dunia maya, mulai dari paparan konten pornografi, perundungan daring, hingga dampak negatif penggunaan internet yang berlebihan terhadap kesehatan mental.
Menurut Hariqo, perlindungan digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan SDM.
“Risiko yang dihadapi anak-anak saat ini tidak hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga dari ruang digital yang mereka akses setiap hari,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.
Ia menilai pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan merupakan langkah strategis bagi masa depan Indonesia.
Menurutnya, berbagai riset menunjukkan bahwa investasi pada gizi dan kesehatan anak memiliki dampak jangka panjang yang sangat besar.
Tidak hanya terhadap kualitas pendidikan, tetapi juga terhadap produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembangunan SDM harus dimulai dari fondasi paling dasar, yaitu kesehatan dan gizi masyarakat,” kata Chamad.
Ia menambahkan bahwa program seperti MBG berpotensi menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa. Generasi yang tumbuh sehat dan tercukupi nutrisinya akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara intelektual dan sosial.
Editor : Murni A
