Jatengvox.com – Capaian swasembada pangan nasional yang berhasil diraih dalam waktu singkat mendapat sorotan positif dari pemerintah pusat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026), Mentan Amran menyampaikan apresiasi atas soliditas daerah dalam mengawal sektor pertanian.
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi faktor penentu percepatan swasembada pangan.
“Awalnya kita menargetkan swasembada dalam empat tahun. Namun berkat dukungan penuh para bupati dan wali kota, alhamdulillah target itu bisa tercapai hanya dalam satu tahun,” ujar Mentan Amran.
Mentan menilai, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan.
Mulai dari pengawalan masa tanam, perluasan lahan pertanian, hingga memastikan distribusi hasil panen berjalan lancar.
Selain itu, daerah juga berperan penting dalam melindungi petani dari berbagai tekanan, baik dari sisi harga maupun distribusi.
Menurut Amran, keberpihakan terhadap petani menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kalau pusat dan daerah satu irama, hasilnya bisa kita rasakan bersama. Inilah bukti bahwa sinergi bukan sekadar jargon,” katanya.
Salah satu indikator kuatnya ketahanan pangan nasional terlihat dari posisi stok beras pemerintah. Mentan Amran menyebut, cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Pada Juni 2025 lalu, cadangan beras pemerintah sempat mencapai 4,2 juta ton.
Hingga awal 2026, stok tersebut masih berada di kisaran 3,2 juta ton—angka yang dinilai sangat mencukupi untuk kebutuhan nasional.
Sejalan dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan membuka keran impor beras.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga harga gabah sekaligus melindungi petani padi yang jumlahnya mencapai sekitar 115 juta orang.
“Tidak boleh impor beras. Kita sudah swasembada, stok kita melimpah. Jangan mempermainkan nasib rakyat, ini menyangkut kehidupan jutaan petani,” tegas Mentan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut menguatkan optimisme pemerintah.
Produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan produksi mencapai 13,36 persen atau setara tambahan 4,09 juta ton beras dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Angka ini mencerminkan efektivitas kebijakan pertanian yang dijalankan secara konsisten dari pusat hingga daerah.
Tak hanya fokus pada produksi, pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Mentan Amran menyebut, komoditas dengan permintaan global tinggi menjadi prioritas pengembangan.
Beberapa di antaranya adalah kelapa, kakao, dan mete—komoditas yang memiliki potensi besar di pasar internasional jika dikelola secara optimal.
Melalui hilirisasi, petani diharapkan tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mendapatkan keuntungan lebih besar dari produk olahan.
Editor : Murni A
