Prabowo Serahkan Investigasi Kerusuhan ke Aparat, Istana Luruskan Isu TGPF

Sabtu, 20 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Pihak Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan pascaaksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

Isu ini mencuat usai pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta, 11 September lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo sama sekali tidak pernah menyampaikan persetujuan pembentukan TGPF.

Menurutnya, yang ditegaskan Kepala Negara justru bahwa proses investigasi oleh aparat hukum masih berjalan.

“Perlu kami luruskan. Bapak Presiden tidak pernah mengatakan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, pada Jumat, 19 September 2025.

Baca juga:  Eko Patrio dan Uya Kuya Tiba-Tiba Dinonaktifkan PAN dari DPR RI, Publik Geger di Tengah Aksi Unjuk Rasa

Ia menambahkan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga yang berwenang. Namun, jika ditemukan kendala di lapangan, pemerintah siap memberi dukungan untuk kelancaran investigasi.

Sementara itu, dari pihak GNB, tokoh senior Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden Prabowo menyetujui aspirasi mereka terkait pembentukan Komisi Investigasi Independen.

Lukman, yang juga mantan Menteri Agama, mengatakan detail teknis soal format komisi akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Istana.
Pernyataan ini berbeda dengan klarifikasi yang disampaikan Prasetyo Hadi, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir di publik.

Baca juga:  Aksi 25 Agustus–1 September Melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat: Desakan Paling Keras ke Prabowo dan DPR

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB yang berlangsung sekitar tiga jam memang membahas sejumlah isu krusial, salah satunya kerusuhan Agustus.

Aspirasi masyarakat sipil agar ada investigasi independen menunjukkan adanya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, Istana tetap menegaskan jalur hukum yang ada sudah berjalan, sehingga pemerintah tidak melihat urgensi membentuk tim baru di luar mekanisme yang ada.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jatengvox.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Monasmuda Institute Luncurkan Program Kader Miliarder untuk Cetak Generasi Muda Mandiri
Ribuan Desa di Indonesia Masih Belum Terkoneksi Internet, Menkomdigi Dorong Kolaborasi
Ketua Komisi XI DPR RI Tekankan Peran Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045
CPNS 2026 Kembali Dibuka, Ini Sektor yang Jadi Fokus Pemerintah
Aksi Warga Tembongraja Viral, Bupati Brebes Turun Tangan Perbaiki Jalan
Pengurus Baru Dekranasda Kota Semarang Dilantik, Siap Perkuat UMKM Lokal
Mahasiswa KKN Kelompok 30 UPGRIS Latih Siswa SDN Diwak Menari untuk Menumbuhkan Kreativitas dan Percaya Diri
PPI Jawa Tengah 2025 di Blora, Wadah Kolaborasi dan Kreativitas Daerah

Berita Terkait

Minggu, 28 September 2025 - 06:51 WIB

Monasmuda Institute Luncurkan Program Kader Miliarder untuk Cetak Generasi Muda Mandiri

Minggu, 28 September 2025 - 06:13 WIB

Ribuan Desa di Indonesia Masih Belum Terkoneksi Internet, Menkomdigi Dorong Kolaborasi

Sabtu, 27 September 2025 - 14:06 WIB

Ketua Komisi XI DPR RI Tekankan Peran Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045

Sabtu, 27 September 2025 - 11:20 WIB

CPNS 2026 Kembali Dibuka, Ini Sektor yang Jadi Fokus Pemerintah

Sabtu, 27 September 2025 - 09:02 WIB

Pengurus Baru Dekranasda Kota Semarang Dilantik, Siap Perkuat UMKM Lokal

Berita Terbaru