Jatengvox.com – Upaya memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan kembali ditegaskan Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Kepolisian Daerah (Polda) dan 22 Kepolisian Resor (Polres).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Polri untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam memberikan rasa aman, khususnya bagi korban kekerasan dan perdagangan orang yang selama ini kerap memilih diam karena takut, malu, atau tidak percaya pada sistem pelaporan.
Peresmian Direktorat PPA-PPO tersebut dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat daerah bertujuan mengoptimalkan perlindungan terhadap korban.
Salah satu fokus utamanya adalah menjangkau korban yang selama ini belum berani melapor.
Menurutnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kejahatan perdagangan orang, yang tidak pernah sampai ke aparat penegak hukum.
Padahal, dampak yang ditimbulkan sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis.
“Sehingga permasalahan korban kelompok rentan yang banyak terjadi namun tidak dilaporkan bisa tertangani. Dengan Direktorat PPA-PPO, korban dapat terlayani dengan baik,” ujar Kapolri.
Ia menekankan, pelayanan terhadap korban tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa. Diperlukan empati, pemahaman psikologis, serta lingkungan yang aman agar korban merasa terlindungi sejak awal proses penanganan.
Kapolri mengungkapkan, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di Mabes Polri, jajaran kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi.
Upaya ini dilakukan selama satu tahun terakhir untuk membangun kepercayaan publik.
Sosialisasi tersebut bertujuan meyakinkan korban bahwa negara hadir untuk melindungi mereka, bukan menghakimi.
Dengan pendekatan yang lebih humanis, Polri berharap korban berani berbicara dan mencari keadilan.
“Kami melakukan sosialisasi selama satu tahun untuk meyakinkan korban bahwa mereka terlindungi. Pelayanan dan perlindungan harus diberikan dengan pendekatan psikologis,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai penting mengingat banyak korban yang mengalami trauma berat, terutama anak-anak dan korban kekerasan seksual.
Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat PPA-PPO tidak bekerja sendiri. Kapolri menyebutkan, kolaborasi dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri.
Kolaborasi ini diperlukan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, terutama dalam penanganan kasus lintas negara seperti people smuggling dan perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri.
“Ini untuk memberikan pelayanan terbaik. Termasuk menangani kasus people smuggling yang menimpa warga negara kita di luar negeri,” ucap Kapolri.
Selain penegakan hukum, sinergi lintas sektor juga mencakup upaya pemulihan korban, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.
Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono memaparkan kinerja Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri sepanjang tahun 2025.
Sepanjang periode tersebut, Direktorat PPA-PPO berhasil mengungkap 403 kasus dan menetapkan 505 orang sebagai tersangka.
“Total korban mencapai 1.239 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak. Angka ini menunjukkan kompleksitas kejahatan yang kami tangani,” kata Syahardiantono.
Ia menjelaskan, kejahatan perdagangan orang tidak hanya menyasar satu kelompok tertentu, melainkan melibatkan berbagai modus dan jaringan yang terus berkembang.
Syahardiantono mengungkapkan, salah satu kasus menonjol yang berhasil ditangani adalah upaya penyelundupan 39 warga negara Indonesia ke Australia. Kasus tersebut menunjukkan kuatnya jaringan people smuggling lintas negara.
Selain itu, Direktorat PPA-PPO juga menangani kasus perdagangan bayi di Sulawesi Selatan yang melibatkan jaringan lintas provinsi.
“Korban perdagangan bayi mencapai 14 bayi dan satu anak. Saat ini perkaranya masih dalam proses penyidikan,” ujarnya.
Editor : Murni A
