PHK Sumbang 0,77 Persen Pengangguran di 2025, BPS Soroti Sektor Industri dan Perdagangan

Rabu, 5 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebanyak 0,77 persen pengangguran pada Agustus 2025 berasal dari pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mayoritas dari kelompok ini sebelumnya bekerja di sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan mereka yang terkena PHK dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

“Dari total pengangguran sebesar 0,77 persen, merupakan mereka yang sebelumnya terkena PHK setahun lalu. Paling banyak berasal dari sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” kata Edy dalam paparannya di Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025.

Baca juga:  BNPB Turunkan Heli untuk Pulihkan Listrik di Tapanuli Tengah, Pemerintah Pastikan Evakuasi dan Bantuan Terus Berjalan

Selain itu, BPS juga menemukan 9,07 persen pengangguran yang sebenarnya sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja saat pendataan dilakukan.

Kelompok ini, yang disebut “future starter”, tetap dimasukkan dalam kategori pengangguran karena belum tercatat aktif dalam pekerjaan.

“Future starter ini termasuk mereka yang sudah diterima kerja tapi belum mulai, atau punya usaha tapi belum memulainya. Dalam pendataan, mereka masih masuk kategori pengangguran,” tambah Edy.

Dari total 7,46 juta pengangguran pada Agustus 2025, sebagian besar juga disumbang oleh angkatan kerja baru.

Baca juga:  Mahasiswa KKN UIN Walisongo Perkenalkan Produk Dendeng Daun Singkong kepada Ibu PKK Singorojo

BPS mencatat 14,58 persen pengangguran berasal dari mereka yang baru masuk pasar kerja dalam setahun terakhir, terutama lulusan baru atau fresh graduate.

Sementara itu, angkatan kerja baru yang bukan lulusan terbaru berkontribusi sekitar 13,97 persen.

BPS juga menyoroti adanya pengangguran jangka panjang, yakni mereka yang mencari pekerjaan lebih dari satu tahun. Kelompok ini menyumbang 31,08 persen dari total pengangguran nasional.

Sedangkan, pengangguran dengan pengalaman kerja sebelumnya namun saat ini belum bekerja mencapai 30,53 persen.

Kondisi tersebut, menurut BPS, menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Baca juga:  BPOM Setujui Uji Klinis Vaksin TBC Inhalasi Pertama di Dunia, Harapan Baru Percepatan Eliminasi TBC di Indonesia

Faktor-faktor seperti perlambatan ekonomi, restrukturisasi industri, dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja turut memengaruhi tingkat pengangguran.

Editor : Murni A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jatengvox.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka
Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Jawa Tengah Tancap Gas Menuju Swasembada Pangan 2026, Ini Strategi Besarnya
Darurat Sampah Nasional Ditetapkan, Pemerintah Dorong Peran Aktif Daerah dan DPRD
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak
Harga Cabai Rawit Masih Tinggi di Awal 2026, BPS Catat Tren Mulai Melandai
Kemlu Catat Terobosan Diplomasi Perbatasan 2025, Indonesia Perkuat Stabilitas Kawasan
Pendaftaran Akun SNPMB Siswa 2026 Resmi Dibuka, Catat Jadwal dan Cara Daftarnya

Berita Terkait

Kamis, 15 Januari 2026 - 14:35 WIB

RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:12 WIB

Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana

Kamis, 15 Januari 2026 - 11:04 WIB

Jawa Tengah Tancap Gas Menuju Swasembada Pangan 2026, Ini Strategi Besarnya

Kamis, 15 Januari 2026 - 10:40 WIB

Darurat Sampah Nasional Ditetapkan, Pemerintah Dorong Peran Aktif Daerah dan DPRD

Kamis, 15 Januari 2026 - 05:25 WIB

Harga Cabai Rawit Masih Tinggi di Awal 2026, BPS Catat Tren Mulai Melandai

Berita Terbaru