Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI dalam membangun ekosistem media massa yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dukungan ini menjadi penting mengingat media memegang posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi—penentu kualitas informasi publik sekaligus arah perjalanan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Jateng, Agung Hariyadi, saat menghadiri Forum Koordinasi dan Sinkronisasi bertema “Penguatan Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat secara Industri” di Hotel Gumaya, Kamis (13/11/2025).
Dalam forum tersebut, Agung menyoroti bagaimana masyarakat kini hidup di tengah derasnya arus digitalisasi yang membuat informasi bergerak cepat dan bebas.
Kondisi itu, menurutnya, menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan publik, kepentingan pemerintah, dan independensi media.
“Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga penyeimbang. Semua pihak—pemerintah, media, dan masyarakat—punya porsi masing-masing dalam ekosistem informasi,” ungkap Agung, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan, Pemprov Jateng terus mendorong pertumbuhan media lokal melalui berbagai program penguatan kompetensi, termasuk memberikan kesempatan bagi wartawan mengikuti uji kompetensi sebagai upaya menjaga profesionalisme dan kualitas pemberitaan.
Menurut Agung, kredibilitas media tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga kemampuan melihat persoalan dari dua sisi. Prinsip cover both sides disebutnya sebagai fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah banjir informasi.
Forum yang digelar Kemenko Polkam tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari beragam latar belakang—akademisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga Dewan Pers.
Kolaborasi multi-pihak ini dinilai penting untuk membaca tantangan media secara lebih komprehensif, baik dari sisi industri, kualitas produksi informasi, maupun perlindungan terhadap jurnalis.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir, menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi rutin.
Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan oleh seluruh pihak terkait.
“Harapannya, rekomendasi ini mampu menciptakan ekosistem media yang lebih sehat—baik secara konten, etika, maupun industrinya,” ujar Arifien.
