Jatengvox.com – Pemerintah pusat mulai menghitung secara menyeluruh besarnya kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam rapat koordinasi khusus penanganan bencana Sumatra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu malam (7/12/2025), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa estimasi awal kebutuhan anggaran mencapai Rp51,82 triliun.
Angka tersebut, menurut Suharyanto, masih bersifat sementara. Proses pendataan di lapangan masih berlangsung dan kemungkinan besar jumlah itu akan meningkat seiring terkonfirmasinya data kerusakan maupun korban di tiga provinsi tersebut.
“Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi,” ujarnya dalam rapat.
BNPB mencatat Provinsi Aceh membutuhkan anggaran terbesar, yaitu Rp25,41 triliun. Besarnya kebutuhan ini tak lepas dari skala kerusakan yang terjadi di berbagai wilayah, mulai dari infrastruktur dasar, permukiman, hingga fasilitas publik.
Sementara itu, Sumatra Utara mengalami kerusakan yang diperkirakan menelan biaya Rp12,88 triliun untuk perbaikan.
Adapun Sumatra Barat membutuhkan sekitar Rp13,52 triliun, terutama untuk memulihkan jalur transportasi, fasilitas pendidikan, dan kawasan permukiman yang terdampak parah.
Suharyanto menegaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan hasil kompilasi dari Kementerian PUPR dan laporan pemerintah daerah.
“Kami laporkan ini secara nasional… estimasi yang diperlukan sekian,” katanya.
Dalam paparannya, Suharyanto menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan mendesak para penyintas.
Ini mencakup layanan bagi pengungsi, percepatan penyaluran santunan untuk ahli waris korban meninggal maupun hilang, serta distribusi logistik dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
Beberapa wilayah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang mulai menunjukkan pemulihan akan segera memasuki fase rehabilitasi.
Di tahap ini, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) yang akan dibangun oleh satuan tugas TNI dan Polri.
Setelah huntara siap dan proses relokasi ditetapkan, hunian tetap (huntap) akan dibangun oleh kementerian terkait.
“Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan masuk rehabilitasi,” jelas Suharyanto.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan pascabencana—mulai dari respons darurat, pemulihan jangka pendek, hingga rekonstruksi—akan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi aktivitas masyarakat sekaligus meminimalkan risiko bencana susulan.
Editor : Murni A
