Jatengvox.com – Pelayanan Publik Pati menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tengah dinamika politik yang berkembang, Pemprov menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memberikan layanan secara maksimal tanpa hambatan bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, sebelumnya juga menekankan pentingnya pelayanan yang tidak boleh berhenti.
“Masyarakat tetap harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan berjalan lancar.
Pantauan di sejumlah kantor OPD menunjukkan aktivitas masyarakat berlangsung normal, aman, dan nyaman.
Mulai dari urusan administrasi kependudukan di Disdukcapil hingga pelayanan keuangan di BPKAD, semua tetap berjalan sesuai prosedur.
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, menegaskan bahwa kondisi pelayanan pemerintahan hingga saat ini tidak menemui kendala.
“Alhamdulillah, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pati terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada persoalan. Semua berjalan lancar dan sebagaimana mestinya, termasuk pelayanan terkait perizinan-perizinan,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).
Riyoso menambahkan, belum ada keluhan dari masyarakat. Namun ia membuka ruang agar warga bisa menyampaikan apabila ada kendala.
“Warga Kabupaten Pati silakan menyampaikan, mana yang sekiranya harus kita lakukan satu evaluasi,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati, Didik. Ia menegaskan, pelayanan tetap sesuai jadwal dan berjalan seperti biasa.
“Pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat kita layani dengan baik, di antaranya mengurus KTP, kepindahan, dan lainnya,” jelasnya.
Salah satu warga, Ismi, yang datang mengurus surat pindah kependudukan, mengaku terlayani dengan baik.
“Pelayanan berjalan lancar dan baik. Saya mau mengurus kepindahan kependudukan. Saya sebelumnya kerja di Semarang, sekarang mau kembali ke Pati,” katanya.
Dukungan terhadap transparansi pelayanan juga ditegaskan Plt Kepala BPKAD Pati, Febes Mulyono. Menurutnya, pelayanan pajak, pendapatan, dan retribusi tetap diberikan dengan optimal.
“Secara umum pelayanan tidak ada tidak ada hambatan. Kita melayani masyarakat apa adanya,” tuturnya.
Febes mengungkapkan, keputusan bupati membatalkan kenaikan PBB 250 persen juga langsung ditindaklanjuti.
“Kita kembalikan ke penetapan pada 2024, dan itu sudah langsung kita tindak lanjuti.
Keputusan yang berkaitan dengan ketetapan pajak 2025 sudah dicabut. Pengaturan yang berkaitan dengan itu juga kita cabut, dan kami sudah mengonversikan kembali kembali ke pajak tahun 2024,” jelasnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sempat terjadi juga sudah dijalankan dengan koordinasi lintas pihak, mulai dari camat, kepala desa, hingga masyarakat.
“Kita jaga kondusivitas, karena yang terpenting adalah komunikasi dan kondusivitas. Itu bisa terjaga dengan baik. Dan kami pastikan, pendapatan dari pajak nantinya akan diberikan kepada masyarakat melalui program-program pembangunan,” paparnya.
Danang, seorang pekerja di kantor Notaris, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, meski ada dinamika politik, pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Saya mengurus administrasi milik klien di BPKAD, dan pelayanannya baik. Tidak ada hambatan. Semuanya lancar,” ujarnya.
Editor : Murni A
