Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali membuat gebrakan besar di tingkat nasional. Dalam momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, Jateng sukses menyabet penghargaan perumahan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik nomor satu di Indonesia.
Penghargaan itu langsung diberikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada acara yang digelar di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Capaian ini menjadikan Jateng unggul jauh di atas provinsi lain.
Menteri PKP Maruarar menyampaikan, alasan Jawa Tengah meraih posisi puncak karena komitmen besar dalam alokasi anggaran penyediaan rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada 2025, tercatat sebanyak 17.510 unit rumah sudah dialokasikan oleh Pemprov Jateng. Jumlah ini jauh meninggalkan Aceh yang berada di posisi kedua dengan 3.114 unit, serta Jawa Timur di urutan ketiga dengan 2.110 unit.
“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara itu, sembari menekankan pertumbuhan signifikan rumah subsidi di Jawa Tengah berkat kepemimpinan Ahmad Luthfi.
Bagi Ahmad Luthfi, penghargaan perumahan Jawa Tengah tersebut bukan sekadar prestasi, melainkan dorongan semangat untuk terus mempercepat pelayanan publik di bidang perumahan.
Menurutnya, hasil ini lahir berkat kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga stakeholder terkait.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu (unit). Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem,” ungkapnya.
Data menunjukkan, kondisi perumahan di Jawa Tengah masih menyisakan backlog cukup besar. Hingga akhir 2024, masih ada kekurangan 1.332.968 unit rumah, yang terdiri atas backlog kelayakan 1.022.113 unit serta backlog kepemilikan 310.855 unit.
Untuk menekan angka itu, Pemprov Jateng pada tahun ini mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 unit ditujukan bagi renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan skema bantuan keuangan kepada desa, sementara 510 unit sisanya untuk pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain, seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” jelas Ahmad Luthfi.
Kepala Disperakim Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa penghargaan perumahan Jawa Tengah ini menjadi bukti nyata komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mendukung program nasional Presiden Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah.
“Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” ujar Boedyo.
Lebih lanjut, Boedyo menekankan bahwa upaya penyediaan rumah tidak bisa dilakukan sendiri oleh provinsi. Perlu sinergi bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan sektor swasta melalui program CSR.
Pada 2025, tercatat total 26 ribu unit rumah berhasil dihimpun dari berbagai sumber, termasuk 6.776 unit dari pemerintah kabupaten/kota serta 2.067 unit dari CSR perusahaan.
“Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan (unit rumah), itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini,” jelasnya.
Dengan penghargaan ini, Jawa Tengah membuktikan diri bukan hanya unggul dalam angka, tetapi juga dalam komitmen nyata untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program penyediaan rumah layak huni.
