Jatengvox.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pesantren memiliki peran fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia.
Menurutnya, pendidikan pesantren bukan hanya bagian dari tradisi, tetapi juga salah satu pilar utama yang membentuk karakter dan moral generasi muda bangsa.
“Pesantren adalah sokoguru pendidikan tradisional di Indonesia. Karena itu, kita perlu memastikan bahwa infrastruktur pesantren layak dan aman,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, dukungan terhadap pesantren tidak cukup hanya dalam bentuk kebijakan kurikulum atau peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Aspek fisik berupa kelayakan bangunan juga memegang peranan penting dalam menjamin proses belajar mengajar berjalan optimal dan aman.
Tito menyinggung peristiwa beberapa hari lalu di Sidoarjo sebagai “wake up call” bagi semua pihak.
Ia menilai kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, harus menjadi prioritas utama.
Mendagri mengingatkan, pembangunan dan renovasi gedung pesantren wajib mengacu pada regulasi yang berlaku.
Di antaranya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sejumlah aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022.
Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya pengawasan dan kelayakan bangunan, terutama yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.
Tito menjelaskan, dalam proses pembangunan gedung baru atau renovasi, masyarakat wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Pembuatan PBG bisa dilakukan dengan lebih cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah. Semua layanan kini terintegrasi dalam one roof system, sehingga lebih efisien dan transparan,” ujarnya.
Namun, Tito juga menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada penerbitan izin semata.
Pemda juga harus memastikan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan bangunan berjalan secara konsisten.
Bila ditemukan pelanggaran, dapat diberikan sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pembongkaran bangunan.
Senada dengan Mendagri, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan pesantren serta rumah ibadah.
Ia mencontohkan kasus Pondok Pesantren Al Khoziny yang baru-baru ini mengalami musibah.
Menurutnya, data yang akurat mengenai kondisi pesantren dan jumlah korban sangat penting agar langkah penanganan dan pemberian bantuan bisa tepat sasaran.
“Data valid menjadi dasar kuat bagi perencanaan kebijakan. Karena itu, pemetaan kondisi gedung pesantren di seluruh Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh,” ujar Nasaruddin di Kantor Pusat Kemenag, Jakarta.
Ia juga menegaskan, tanggung jawab pemetaan dan validasi data ini tidak bisa hanya diserahkan ke satu pihak, melainkan menjadi tugas bersama seluruh jajaran Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
Editor : Murni A
