Jatengvox.com – Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke UIN Raden Mas Said Surakarta menghadirkan kabar menggembirakan bagi pengembangan kampus tersebut.
Selain memberikan apresiasi atas tata kelola pendidikan yang dinilai progresif, Komisi VIII juga mendorong percepatan pembukaan Fakultas Kedokteran di lingkungan UIN Surakarta.
Dorongan itu dinilai sebagai langkah strategis, bukan hanya untuk memperluas pilihan studi di perguruan tinggi keagamaan, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan tenaga medis nasional yang terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII, Abdul Wachid, mengaku terkesan dengan paparan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta terkait arah pengembangan kampus ke depan.
Menurutnya, manajemen pengelolaan pendidikan di UIN Surakarta menunjukkan tata kelola yang tertata dan visioner.
Visi kampus yang menjangkau level global dinilai sejalan dengan tuntutan dunia pendidikan tinggi saat ini, yang tidak lagi bisa berjalan secara konvensional.
“Paparan Pak Rektor sangat luar biasa. Kemajuannya sangat bagus, bahkan visinya menjangkau dunia,” ujarnya saat kunjungan, Sabtu (21/2/2026).
Apresiasi ini menjadi sinyal positif, terutama bagi kampus-kampus PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang tengah berlomba meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Salah satu poin strategis yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah optimalisasi lahan seluas 9,4 hektare di wilayah Karanganyar.
Lahan yang saat ini masih kosong itu dinilai sangat potensial untuk pengembangan program studi baru, khususnya kedokteran.
Komisi VIII menilai UIN Surakarta memiliki kesiapan manajerial dan perencanaan yang matang untuk membuka Fakultas Kedokteran.
Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi tonggak penting, mengingat belum banyak PTKIN yang memiliki program studi kedokteran.
Abdul Wachid menegaskan pihaknya akan mendorong proses perizinan secara resmi melalui rapat kerja dengan Dirjen Pendidikan Islam dan Kementerian Agama.
Dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Pembukaan Fakultas Kedokteran di lingkungan kampus berbasis keislaman diyakini dapat melahirkan tenaga medis yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki fondasi etika dan spiritual yang kuat.
Selain isu pengembangan fakultas, Komisi VIII juga memberi perhatian pada akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Dalam paparannya, Abdul Wachid menekankan pentingnya keberlanjutan bantuan pendidikan tersebut. Menurutnya, skema KIP tidak seharusnya berhenti di jenjang sarjana (S1).
Ia mengaitkan hal ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan Generasi Emas 2045.
Untuk mewujudkan hal tersebut, akses pendidikan tinggi hingga jenjang magister (S2) dan doktoral (S3) bagi mahasiswa kurang mampu dinilai perlu diperluas.
“KIP ini penting untuk mendorong mahasiswa kurang mampu agar mendapat pendidikan yang setara. Kami akan dorong agar tidak hanya untuk S1, tetapi juga berlanjut ke S2 hingga S3,” ujarnya.
Editor : Murni A
