Jatengvox.com – Menjelang puncak musim hujan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh wilayah di provinsinya.
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang digelar di kantornya, Selasa (18/11/2025), Luthfi meminta bupati dan wali kota tidak hanya mengawasi dari jauh, tetapi turun langsung memimpin penanganan ketika bencana terjadi.
Menurutnya, langkah cepat dan responsif dari kepala daerah sangat menentukan keselamatan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika bencana terjadi, kepala daerah harus hadir dan memimpin di lapangan. Jangan menunggu instruksi dari provinsi,” tegasnya dalam forum yang juga dihadiri perwakilan BNPB, TNI, Polri.
Luthfi menilai bahwa penanganan bencana tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BPBD. Kementerian, dinas-dinas teknis, hingga pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dan bergerak dalam satu komando.
Ia mengingatkan bahwa sektor pemerintahan sering kali terjebak pada egosektoral, padahal mitigasi bencana membutuhkan kerja kolektif.
“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kita harus memastikan semua unsur berjalan terpadu. Prioritasnya jelas: keselamatan masyarakat,” katanya.
Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menyiapkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar yang dapat dialokasikan untuk daerah terdampak. Luthfi berharap dengan kesiapan anggaran, proses tanggap darurat hingga pemulihan bisa berlangsung lebih cepat.
Dalam rakor tersebut, Gubernur meminta setiap daerah melakukan pemetaan ulang titik rawan bencana.
Langkah ini dianggap krusial karena kondisi geografis Jawa Tengah terus berubah, baik akibat pembangunan maupun dinamika lingkungan.
Beberapa wilayah disebut memiliki potensi cukup besar terhadap banjir, seperti Semarang, Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap.
Selain itu, kawasan rawan longsor seperti Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, hingga Cilacap diminta memperketat monitoring lapangan.
“Semua titik rawan harus di-review. Pastikan tahu mana jalur air, kontur rawan longsor, dan area yang perlu segera diamankan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan SDM, sarpras, hingga logistik, termasuk sistem peringatan dini yang harus menjangkau desa-desa.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang turut hadir dalam rakor tersebut, mengapresiasi langkah proaktif Gubernur Luthfi.
Menurutnya, koordinasi seperti ini penting dilakukan sebelum bencana benar-benar terjadi, sehingga respons di lapangan bisa lebih terarah dan komprehensif.
Catatan BNPB menunjukkan, sejak Januari hingga November 2025, Jawa Tengah mengalami 2.704 kejadian bencana. Mulai dari banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Angka ini menjadi pengingat bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, sehingga kewaspadaan harus terus dijaga.
Editor : Murni A
