Jatengvox.com – Perum Bulog kembali menegaskan perannya sebagai penopang stabilitas pangan nasional. Sepanjang tahun 2026, Bulog menargetkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,5 juta ton, dengan pelaksanaan yang direncanakan berlangsung penuh selama satu tahun.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen, sekaligus memastikan keseimbangan pasar di tengah dinamika musim panen, distribusi, dan tantangan logistik nasional yang semakin kompleks.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa skema penyaluran SPHP pada 2026 akan berbeda dibanding tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 pelaksanaan SPHP sempat terhenti dan hanya berjalan sekitar delapan bulan akibat penyesuaian kebijakan pemerintah, maka pada 2026 program ini dirancang berlangsung tanpa jeda.
“Target SPHP tahun 2026 sebesar 1,5 juta ton dan direncanakan berjalan sepanjang tahun. Tidak seperti tahun lalu yang terputus-putus,” ujar Rizal di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Konsistensi penyaluran ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama saat terjadi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan.
Meski berlangsung sepanjang tahun, Bulog tidak menerapkan penyaluran SPHP secara kaku. Rizal menyebutkan, volume distribusi akan disesuaikan pada periode puncak panen, terutama pada Maret, April, dan Agustus.
Langkah ini dilakukan agar kehadiran beras SPHP di pasar tidak menekan harga gabah petani, khususnya di wilayah sentra produksi padi.
Di daerah penghasil utama seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), penyaluran SPHP akan dikurangi saat panen raya.
Sebaliknya, wilayah nonproduksi tetap dilayani secara normal guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras.
“Kebijakan diferensiasi wilayah ini bertujuan menjaga keseimbangan suplai dan melindungi pendapatan petani, agar ekonomi perdesaan tetap tumbuh secara sehat,” jelas Rizal.
Sepanjang 2025, Bulog mencatat realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 802.939 ton. Beras tersebut disalurkan melalui berbagai kanal resmi, mulai dari pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga gerai pangan binaan pemerintah daerah dan program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, Bulog juga menggandeng BUMN, TNI-Polri, koperasi, Rumah Pangan Kita (RPK), serta jaringan ritel modern untuk memperluas jangkauan distribusi.
Rizal menambahkan, pola penyaluran SPHP kini juga mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya distribusi dilakukan langsung ke grosir dalam jumlah besar, saat ini penyaluran difokuskan ke kios pengecer dan saluran ritel, agar lebih tepat sasaran.
“Sekarang tidak lagi langsung ke grosir besar. Fokusnya ke kios pengecer supaya beras SPHP benar-benar sampai ke konsumen,” ujarnya.
Editor : Murni A
