BNPB Catat Lebih dari 3.000 Bencana Sepanjang 2025, Ancaman Hidrometeorologi Masih Mengintai Awal 2026

Rabu, 31 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Indonesia kembali dihadapkan pada tingginya risiko bencana sepanjang 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 24 Desember 2025 telah terjadi 3.176 kejadian bencana di berbagai wilayah Tanah Air. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Kepala BNPB Suharyanto menyebut, tingginya angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kesiapan dan kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat secara serius, tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah.

“Tingginya jumlah bencana hidrometeorologi basah menunjukkan perlunya kesiapan dan kesiapsiagaan yang lebih serius di seluruh daerah,” ujar Suharyanto dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Baca juga:  Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Cegah Perdagangan Orang

Menurut Suharyanto, tren bencana yang terjadi sejalan dengan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dinamika cuaca dan iklim. Peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah disebut menjadi pemicu utama meningkatnya kejadian banjir dan longsor.

Kondisi ini, lanjutnya, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

BNPB menilai, selama ini masih terdapat ketergantungan besar kepada pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Padahal, kesiapsiagaan di tingkat daerah justru menjadi kunci dalam mengurangi dampak dan korban saat bencana terjadi.

Baca juga:  Mahasiswa KKN UPGRIS Sosialisasikan Pembuatan Lilin Aromaterapi dari Minyak Jelantah di RW 05 Kaligawe, Susukan

“Penanggulangan bencana sudah tidak bisa lagi hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus memperkuat kesiapan di wilayah masing-masing,” tegas Suharyanto.

Sebagai langkah antisipasi, BNPB bersama sejumlah kementerian dan lembaga terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Fokusnya adalah memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga awal 2026.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, Indonesia saat ini masih berada dalam fase La Nina lemah yang diprediksi berlangsung hingga awal 2026. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan di berbagai wilayah.

“Kondisi tersebut membuat uap air mudah terbentuk dan memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif,” jelas Faisal.

Baca juga:  Ancaman Bencana Meningkat, Ketahanan Nonmiliter Jateng Jadi Prioritas Nasional

BMKG bahkan menyebut perairan Indonesia saat ini berperan layaknya mesin uap pembentuk awan hujan. Dampaknya, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026, dengan intensitas hujan yang bisa tergolong sangat tinggi di beberapa daerah.

Meski demikian, BMKG memprediksi mulai Februari 2026, sebagian wilayah Indonesia akan mengalami penurunan curah hujan. Wilayah tersebut antara lain pesisir timur Aceh, Sumatera Utara, Riau, serta sebagian Jambi.

Namun, BMKG tetap mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk tidak lengah. Pola cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim global membuat potensi bencana tetap perlu diwaspadai.

Editor : Murni A

Satu tanggapan untuk “BNPB Catat Lebih dari 3.000 Bencana Sepanjang 2025, Ancaman Hidrometeorologi Masih Mengintai Awal 2026”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Cuaca Ekstrem Dini Hari, Jalur Kereta Pantura Sempat Terganggu
Kementerian PKP Pimpin Pemulihan Permukiman Pascabencana di Sumatra
Isra Mikraj 1447 H, Menag Tekankan Salat sebagai Pondasi Akhlak dan Kesadaran Ekologis
KPK Ingatkan Risiko Korupsi Penugasan Khusus Pertamina dalam Kerja Sama Energi dengan AS
RUU Penanggulangan Disinformasi Disorot DPR, Komisi I Minta Pemerintah Lebih Terbuka
Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Jawa Tengah Tancap Gas Menuju Swasembada Pangan 2026, Ini Strategi Besarnya
Darurat Sampah Nasional Ditetapkan, Pemerintah Dorong Peran Aktif Daerah dan DPRD

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 10:28 WIB

Cuaca Ekstrem Dini Hari, Jalur Kereta Pantura Sempat Terganggu

Jumat, 16 Januari 2026 - 10:18 WIB

Kementerian PKP Pimpin Pemulihan Permukiman Pascabencana di Sumatra

Jumat, 16 Januari 2026 - 08:42 WIB

Isra Mikraj 1447 H, Menag Tekankan Salat sebagai Pondasi Akhlak dan Kesadaran Ekologis

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:15 WIB

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Penugasan Khusus Pertamina dalam Kerja Sama Energi dengan AS

Kamis, 15 Januari 2026 - 12:12 WIB

Kemenhut Gandeng Yayasan Pertamina, Optimalisasi KHDTK Dorong Hutan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana

Berita Terbaru