Jatengvox.com – Persoalan backlog perumahan di Jawa Tengah bukan cerita baru. Data demi data menunjukkan masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah layak, sementara sebagian lainnya tinggal di hunian yang kondisinya memprihatinkan.
Menjawab tantangan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan pendekatan baru yang lebih kolaboratif lewat program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan.
Program tersebut resmi diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, di Banyumas, Sabtu (14/2/2026).
Peluncuran ini sekaligus menjadi penegasan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Taj Yasin menegaskan bahwa Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan bukan sekadar program bantuan rumah biasa.
Konsepnya dirancang komprehensif, menyasar berbagai lapisan persoalan perumahan—mulai dari warga yang belum punya rumah, hingga mereka yang rumahnya tidak layak huni.
“Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, kita fasilitasi melalui rumah subsidi. Untuk yang rumahnya tidak layak huni, ada bantuan RTLH. Bahkan ada program bedah rumah dari pemerintah pusat yang masuk dalam skema Jawa Tengah,” ujarnya.
Artinya, pendekatan yang dipakai tidak lagi parsial. Pemerintah mencoba menyentuh persoalan dari hulu ke hilir: pembiayaan, pembangunan, perbaikan, hingga relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan atau terdampak bencana.
Upaya ini pun membuahkan hasil. Jawa Tengah disebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai salah satu provinsi dengan capaian penanganan backlog perumahan terbanyak.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa salah satu tulang punggung program ini adalah skema rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Bagi MBR yang sudah memiliki penghasilan tetap namun belum memiliki rumah, pemerintah memfasilitasi akses pembiayaan lewat kerja sama lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat,
Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, hingga perbankan daerah seperti Bank Jateng. Bahkan, ada dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT untuk meringankan beban biaya awal.
Tak hanya itu, bagi masyarakat yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, Pemprov bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Oemah Lestari.
Skema ini menjadi jembatan agar masyarakat bisa membangun rumah secara bertahap dengan pembiayaan yang lebih terjangkau.
Pendekatan ini dinilai realistis, karena tidak semua MBR berada dalam kondisi yang sama. Ada yang butuh rumah baru, ada yang butuh bantuan bangun, dan ada pula yang hanya memerlukan perbaikan.
Sementara bagi warga yang telah memiliki rumah namun kondisinya rusak atau tidak layak huni, pemerintah menyediakan bantuan melalui program rehabilitasi RTLH.
Skema ini menyasar keluarga yang benar-benar tidak mampu memperbaiki rumahnya secara mandiri.
Selain itu, Pemprov juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan atau tidak sesuai peruntukan tata ruang.
Bagi warga terdampak bencana, bantuan perumahan juga menjadi bagian dari payung besar program ini.
“Semua dilakukan sesarengan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR, hingga Baznas, kita kemas dalam satu program besar,” terang Boedyo.
Keterlibatan berbagai pihak seperti Baznas, BKK, Bank Jateng, hingga dukungan CSR perusahaan menunjukkan bahwa penyelesaian backlog perumahan memang tidak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah.
Program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan juga menjadi perwujudan komitmen kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam mengusung semangat “Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah.” Filosofinya sederhana: merawat dan mengerjakan bersama.
Di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, akses terhadap rumah layak menjadi isu krusial. Rumah bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga soal rasa aman, martabat, dan masa depan keluarga.
Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi persoalan perumahan. Sosialisasi dinilai penting agar program tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan.
“Ini program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan, dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkas Boedyo.
Editor : Murni A
