Ombudsman Pastikan Pemkab Raja Ampat Jalankan Putusan PN Sorong soal Ganti Rugi Rp3,56 Miliar

Jatengvox.com – Ombudsman Republik Indonesia memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat berkomitmen melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Papua Barat Daya, terkait kewajiban pembayaran ganti rugi material senilai Rp3,56 miliar. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari perkara wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan ini sejalan dengan rekomendasi resmi yang telah dikeluarkan lembaganya.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Mahasiswi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro

92 Redaksi

Ia menilai, langkah Pemkab Raja Ampat menunjukkan sinyal positif terhadap kepatuhan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Najih mengungkapkan, Ombudsman telah menerbitkan rekomendasi pada April 2025 agar Pemkab Raja Ampat segera memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak pemenang perkara. Dari hasil monitoring yang dilakukan, rekomendasi tersebut telah dijalankan meski belum sepenuhnya tuntas.

“Menurut hasil monitoring kami, rekomendasi telah dilaksanakan sebagian,” kata Najih, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga

7 bulan  lalu

ASN Ikut Komcad, DPR Ingatkan Hak Kepegawaian dan Netralitas Birokrasi Harus Dijaga

32 jatengvox

Ia menjelaskan, Pemkab Raja Ampat telah merealisasikan pembayaran tahap awal sebesar Rp1 miliar pada 30 Desember 2025. Ombudsman pun mendorong agar sisa kewajiban pembayaran dapat diselesaikan secara bertahap tanpa hambatan berarti.

“Kami berharap sisa pembayaran bisa dituntaskan sesuai komitmen dan tidak menemui kendala di kemudian hari,” ujarnya.

Lebih jauh, Najih menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan bukan sekadar persoalan administratif atau keuangan, tetapi juga bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepatuhan tersebut dinilai berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Pelaksanaan putusan pengadilan memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik,” jelasnya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepastian hukum juga menjadi fondasi penting bagi iklim kerja sama, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pihak ketiga.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kewajiban tersebut hingga tuntas. Menurutnya, sejauh ini perkembangan yang terjadi menunjukkan arah yang cukup menggembirakan.

“Sejauh ini kami melihat perkembangannya cukup positif,” ujar Dalu.

Ia menambahkan, Ombudsman akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan rekomendasi dijalankan sepenuhnya. Pembayaran yang telah dilakukan menjadi langkah awal, sementara sisa kewajiban akan dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai mekanisme yang disepakati.