Jatengvox.com – Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang melaporkan keterlibatan mereka dalam sindikat penipuan daring di Kamboja terus melonjak tajam.
Dalam periode 16 hingga 23 Januari 2026, total aduan yang diterima Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencapai 2.117 kasus, angka yang jauh melampaui rata-rata penanganan kasus pada tahun-tahun sebelumnya.
Ribuan WNI tersebut datang langsung ke kantor KBRI Phnom Penh untuk melaporkan kondisi mereka sekaligus meminta difasilitasi kepulangan ke Tanah Air.
Lonjakan laporan ini membuat KBRI harus bekerja ekstra dalam melakukan pendataan, asesmen kasus, hingga pengurusan dokumen perjalanan.
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menjelaskan bahwa peningkatan drastis jumlah aduan terjadi dalam dua hari terakhir.
Pada 22 Januari 2026, tercatat penambahan 224 WNI, disusul 164 WNI lainnya pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 waktu setempat.
“Total yang ditangani mencapai 2.117 WNI, meningkat signifikan dari 1.726 WNI pada periode 16–21 Januari 2026,” ujar Santo dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Santo, lonjakan tersebut tidak terlepas dari razia besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring.
Operasi ini menyebabkan banyak warga negara asing keluar dari lokasi sindikat dan mencari perlindungan ke perwakilan diplomatik negara masing-masing.
“Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kedutaan asing lain di Phnom Penh yang dipenuhi ratusan warganya,” ungkapnya.
Menghadapi situasi darurat ini, KBRI Phnom Penh terus mengupayakan percepatan proses kepulangan para WNI. Koordinasi intensif dilakukan dengan otoritas Kamboja, terutama terkait penerbitan exit permit dan keringanan sanksi keimigrasian.
“Kami berkoordinasi agar WNI mendapatkan percepatan exit permit serta keringanan hukuman keimigrasian,” kata Santo.
Selain itu, KBRI juga melakukan pendataan dan asesmen kasus secara bertahap, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor.
Sementara itu, WNI yang masih memegang paspor dan visa berlaku didorong untuk segera membeli tiket pulang secara mandiri guna mempercepat proses kepulangan.
Di tengah tingginya antrean dan tekanan situasi, KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI untuk tetap bersabar dan tertib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Santo juga mengingatkan agar para WNI tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan KBRI.
“Kami tegaskan, seluruh layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Imbauan ini disampaikan menyusul munculnya praktik penipuan yang memanfaatkan kondisi darurat para WNI, terutama mereka yang ingin segera kembali ke Indonesia.
Sepanjang tahun 2025, KBRI Phnom Penh menangani 5.088 kasus WNI, atau rata-rata 15 hingga 30 kasus per hari. Namun, situasi pada Januari 2026 menunjukkan eskalasi yang jauh lebih serius.
Dalam sepekan terakhir saja, jumlah aduan baru sempat mencapai 520 laporan dalam satu hari, sebuah angka yang mencerminkan besarnya skala persoalan WNI yang terjerat sindikat online scam di kawasan Asia Tenggara.
Editor : Murni A
