Jatengvox.com – Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan perannya sebagai salah satu instrumen negara dalam memutus mata rantai kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, dengan pusat kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Dari ratusan sekolah tersebut, 14 titik berada di Provinsi Jawa Tengah, menandai komitmen daerah ini dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menjelaskan bahwa ke-14 Sekolah Rakyat di Jateng merupakan sekolah rintisan yang telah beroperasi sejak Juli hingga September 2025.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota, meliputi Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Surakarta, Banjarnegara, Kebumen, dan Blora.
“Total ada 1.275 anak didik, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruhnya diasramakan, dan alhamdulillah mereka betah,” ujar Imam saat ditemui di sela peresmian.
Model boarding school menjadi salah satu ciri utama Sekolah Rakyat. Anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
Berbeda dengan program pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga siswa.
Imam menegaskan, sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pemprov Jateng melakukan intervensi sosial terpadu.
“Pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2, tetapi juga memberdayakan keluarganya,” jelasnya.
Intervensi tersebut mencakup berbagai aspek dasar kehidupan. Rumah tidak layak huni akan diperbaiki, keluarga tanpa listrik difasilitasi sambungan listrik, akses air bersih dan jamban juga dipenuhi.
Selain itu, Dinas Sosial akan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif agar keluarga siswa memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.
“Anaknya sekolah, keluarganya bangkit. Ini pendekatan yang menyeluruh,” kata Imam.
Pemprov Jawa Tengah tidak berhenti pada 14 titik yang sudah berjalan. Pada 2026, pemerintah provinsi berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk menambah Sekolah Rakyat di Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang.
Keempat daerah tersebut ditargetkan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program, terutama di wilayah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi strategis untuk menekan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerahnya.
Menurutnya, pendidikan harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi keluarga.
“Ini bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat. Di Jawa Tengah, program ini sangat pas—satu sisi mereduksi kemiskinan ekstrem, di sisi lain mengembangkan pendidikan vokasi,” ujar Luthfi dalam kesempatan terpisah di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 45 Semarang.
Editor : Murni A
