Jatengvox.com – Insiden mobil pengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, menjadi alarm serius bagi penyelenggaraan program strategis nasional tersebut.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pun angkat suara, mendorong evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) yang berjanji melakukan evaluasi menyeluruh pascainsiden tersebut.
Menurutnya, langkah evaluasi tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus dijalankan secara jujur dan profesional.
“Komitmen Kepala BGN untuk evaluasi menyeluruh itu patut didukung. Karenanya, harus betul-betul diwujudkan dan dikerjakan dengan serius, jujur, dan profesional,” ujar HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).
Ia menekankan, program MBG merupakan kebijakan penting negara yang menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Karena itu, pengelolaannya harus memenuhi standar tertinggi.
HNW menilai evaluasi tidak cukup hanya berhenti pada aspek teknis kendaraan. Ia meminta BGN turut meninjau pengelola dapur dan yayasan yang terlibat dalam distribusi MBG, termasuk sistem rekrutmen dan penugasan sopir.
“Evaluasi harus sampai pada tata kelola distribusi MBG, termasuk mobil dan sopir yang mengantarkan makanan. Agar tidak terulang kasus kelalaian gara-gara sopir pengganti yang berujung menjadi musibah,” tegasnya.
Menurut HNW, pergantian sopir tanpa pengawasan dan pembekalan memadai bisa berisiko tinggi, terlebih distribusi dilakukan di lingkungan sekolah dasar.
Selain faktor sumber daya manusia, HNW juga menyoroti aspek infrastruktur sekolah.
Ia meminta agar prosedur keluar-masuk kendaraan pengantar MBG di lingkungan sekolah dievaluasi secara ketat dengan mengutamakan keselamatan siswa.
Ia mengingatkan, banyak sekolah memiliki lahan terbatas, akses sempit, atau kontur tanah yang tidak rata. Kondisi tersebut berpotensi memicu kecelakaan jika tidak diantisipasi dengan baik.
Di luar evaluasi internal, HNW menegaskan pentingnya proses hukum yang adil dan tegas.
Ia meminta aparat kepolisian menindak siapa pun yang terbukti lalai, baik sopir, kernet, maupun pihak yang memberikan penugasan.
“Ini demi menimbulkan efek jera,” katanya.
HNW juga mengapresiasi respons cepat Polri yang langsung turun ke lokasi kejadian, membantu evakuasi korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memeriksa pengemudi mobil pengantar MBG.
Dalam pernyataannya, HNW turut menyampaikan doa bagi para siswa dan guru korban kecelakaan agar segera pulih.
Ia berharap insiden ini tidak menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap program MBG.
Ia juga meminta pemerintah memberikan layanan trauma healing bagi seluruh siswa SDN Kalibaru 01. Menurutnya, trauma tidak hanya dialami korban langsung, tetapi juga anak-anak yang menyaksikan kejadian tersebut.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan telah memperketat prosedur operasional standar (SOP) pascainsiden tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi para korban dan memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung.
BGN juga menghentikan sementara distribusi MBG di SDN Kalibaru 01 untuk kepentingan evaluasi. Dadan menjelaskan, layanan MBG di sekolah itu telah berjalan sejak 24 Maret 2025.
Ia mengungkapkan, dalam dua hari sebelum kejadian, sopir reguler berhalangan karena sakit dan digantikan oleh sopir cadangan.
“Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM, tetapi mungkin kurang berpengalaman. Kami masih mendalami penyebabnya,” ujar Dadan.
Editor : Murni A
