Jatengvox.com – Upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak terus didorong pemerintah pusat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meninjau langsung implementasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) versi 3 di Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan penanganan kasus kekerasan berjalan terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
SIMFONI PPA versi terbaru dirancang bukan hanya sebagai sarana pelaporan, melainkan sebagai sistem manajemen kasus yang terintegrasi dari awal hingga akhir.
Melalui sistem ini, setiap laporan korban ditangani secara menyeluruh, mulai dari penerimaan aduan, asesmen kebutuhan, perencanaan layanan, pendampingan, hingga penutupan kasus.
“SIMFONI PPA versi 3 memastikan tidak ada laporan yang berhenti di tengah jalan. Sistem ini menghubungkan seluruh tahapan layanan agar korban benar-benar mendapatkan perlindungan yang utuh,” ujar Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Dalam peninjauannya, Arifah mengungkapkan bahwa dari total kabupaten dan kota di Jawa Timur, baru 20 daerah yang aktif dan rutin melakukan input data ke SIMFONI PPA. Sementara itu, 18 daerah lainnya dinilai belum optimal dalam memanfaatkan sistem tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Kementerian PPPA. Arifah menekankan pentingnya percepatan pendampingan teknis serta penguatan kapasitas daerah agar penerapan SIMFONI PPA bisa berjalan seragam dan efektif di seluruh wilayah.
“Keberhasilan SIMFONI sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan daerah. Pembentukan UPTD PPA serta peningkatan kapasitas petugas harus terus dipercepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arifah menjelaskan bahwa implementasi SIMFONI PPA di Jawa Timur dilakukan dengan pendekatan terpadu dan melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga unsur masyarakat, semuanya diharapkan terhubung dalam satu ekosistem perlindungan.
Menurutnya, teknologi hanyalah alat bantu. Tanpa kesiapan SDM dan kelembagaan yang kuat, sistem secanggih apa pun tidak akan mampu memberikan dampak maksimal bagi korban.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan fondasi yang kokoh di daerah. Sinergi lintas sektor dan kapasitas petugas menjadi kunci agar layanan benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Arifah.
Sejalan dengan itu, Direktur PPPA dan PPPO Polda Jawa Timur, Ganis Setyaningrum, menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah.
Menurutnya, persoalan kekerasan bersifat struktural dan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan struktural. Pendataan terintegrasi, pencegahan sejak tingkat desa, serta sinergi lintas sektor mutlak diperlukan untuk memutus rantai kekerasan,” ujar Ganis.
Ia menilai keberadaan SIMFONI PPA dapat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kerja pencegahan sekaligus penanganan, selama seluruh pihak berkomitmen menggunakannya secara konsisten
