Jatengvox.com – Rencana Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) mendapat respons dari Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin.
Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi dukungan positif bagi program pembangunan nasional, selama tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Menurut TB Hasanuddin, amanat UU TNI Pasal 7 ayat 2 memang membuka ruang bagi prajurit untuk menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah daerah dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, hingga peternakan.
“TNI sah saja membantu sektor-sektor yang membutuhkan dukungan tenaga dan kemampuan teknis. Itu sesuai aturan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Meski mendukung pada prinsipnya, TB Hasanuddin menyoroti satu hal penting: struktur TNI tidak boleh diubah menjadi organisasi pembangunan.
Ia menegaskan bahwa seluruh satuan TNI harus tetap mengacu pada Tabel Organisasi dan Perlengkapan (TOP) yang baku.
Brigade dan batalyon, menurutnya, tetap harus menjalankan fungsi sebagai satuan pertahanan, bukan berubah menjadi formasi dengan kompi khusus pertanian atau peternakan.
“Tupoksi TNI itu pertahanan. Jadi organisasinya harus tetap organisasi pertahanan. Kalau TNI mau membantu, ya membantu saja, tanpa mengubah strukturnya,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul karena beberapa pihak menilai kehadiran batalyon-batalyon pembangunan berpotensi membuat fokus TNI bergeser dari fungsi pertahanan ke fungsi pembangunan — sebuah pergeseran yang sensitif dalam konteks profesionalisme militer modern.
Pemerintah menargetkan pembentukan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun mendatang.
Artinya, setiap tahun akan dibentuk sekitar 100 batalyon baru—dan saat ini, menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sudah ada 100 batalyon yang berdiri.
Sjafrie menyebut keberadaan batalyon TP akan membantu mengamankan dan mempercepat program strategis pemerintah, seperti hilirisasi industri dan swasembada pangan.
“Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung dan mengamankan program hilirisasi serta swasembada nasional,” kata Sjafrie.
Dalam struktur batalyon TP, terdapat pula kompi kesehatan. Unsur ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman biosecurity di masa depan—isu yang semakin relevan setelah pandemi global beberapa tahun lalu.
