Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka layanan hotline Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menampung aduan, pertanyaan, maupun masukan dari masyarakat.
Melalui nomor 0811-2622-000, warga dapat melapor jika menemukan menu yang tidak layak, tidak sesuai standar, atau terjadi dugaan keracunan makanan dalam program MBG.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, mengatakan bahwa selain hotline provinsi, setiap kabupaten dan kota juga memiliki saluran pengaduan masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini dilakukan agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, serta Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ujar Yunita, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Menurut Yunita, laporan yang masuk tidak hanya berkaitan dengan kasus keracunan, tetapi juga keluhan soal rasa, kebersihan, atau penyajian menu MBG.
Semua aduan akan diteruskan ke tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
“Jika ada SPPG yang terbukti lalai, kami berikan peringatan dan laporkan ke BGN. Tapi keputusan akhir soal sanksi tetap di tangan BGN,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng untuk memastikan kualitas program MBG tetap terjaga, baik dari sisi gizi, kebersihan, maupun keamanan pangan.
Pembukaan hotline ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang sebelumnya meminta agar Dinas Kesehatan di seluruh daerah menyiapkan layanan pengaduan dan tanggap darurat terkait MBG.
Dalam setiap laporan dugaan keracunan, Dinkes Jateng bersama dinas kabupaten/kota langsung turun ke lapangan melakukan penyelidikan epidemiologi.
Tujuannya untuk mengetahui penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa terulang.
Yunita mencontohkan, dalam satu kasus dugaan keracunan di daerah tertentu, Dinkes bersama BGN langsung menutup sementara dapur penyedia makanan.
“Selama proses evaluasi, layanan MBG di sekolah-sekolah dihentikan sementara sampai ada keputusan lanjutan,” ujarnya.
Yunita juga mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat — mulai dari guru, orang tua, hingga penyedia makanan — membangun komunikasi terbuka demi kelancaran program MBG.
“Kalau ada keluhan dari orang tua siswa, sampaikan melalui guru atau langsung ke SPPG. Pihak penyedia juga harus mau mendengar dan menindaklanjuti. Kuncinya komunikasi,” tandasnya.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan di setiap daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap kualitas bahan, kebersihan dapur, serta pelatihan bagi penjamah makanan.
Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga benar-benar menyehatkan.
Editor : Murni A
