Warga Tak Perlu ke Semarang, Rumah Rakyat Hadir di Tiga Wilayah Baru

Jumat, 31 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali meluncurkan inovasi pelayanan publik lewat Program Rumah Rakyat dan Aplikasi Super Apps Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN).

Peluncuran dilakukan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Surakarta, Kamis (30/10/2025), bersamaan dengan kegiatan “Gubernur Menyapa” yang digelar serentak di tiga eks Bakorwil: Surakarta, Pati, dan Banyumas.

Program ini menandai langkah nyata Pemprov Jateng dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Setelah sebelumnya Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Semarang, diresmikan sebagai Rumah Rakyat, kini tiga wilayah tambahan resmi menjadi bagian jaringan tersebut.

Masing-masing berada di eks kantor Bakorwil Pati, Surakarta, dan Banyumas.

“Kalau masyarakat Semarang bisa datang ke kantor gubernur di Jalan Pahlawan, maka warga Solo, Sragen, Karanganyar, atau Boyolali cukup datang ke Bakorwil Surakarta. Silakan mengadu apa saja, pemerintah siap mendengarkan,” ujar Luthfi.

Baca juga:  Kementerian Agama Matangkan Persiapan MQK Internasional Pertama di Wajo

Konsep Rumah Rakyat bukan sekadar tempat bertemu pejabat, melainkan pusat pengaduan masyarakat yang beroperasi selama 24 jam. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal satu hari.

“Kita buka selebar-lebarnya. Ini barometer pelayanan kita. Setiap aduan harus ditindaklanjuti dalam 24 jam,” tegas Luthfi.

Melalui kebijakan ini, masyarakat di seluruh Jawa Tengah dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun ide tanpa harus datang jauh-jauh ke ibu kota provinsi. Prinsipnya sederhana: pemerintah hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih terbuka.

Selain Rumah Rakyat, Pemprov juga memperkenalkan Aplikasi Super Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN)—platform digital terpadu yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik hanya lewat ponsel.

Baca juga:  Koperasi Merah Putih Metuk Boyolali Diresmikan, Jadi Simbol Ekonomi Gotong Royong Desa

Di dalam aplikasi tersebut tersedia kanal pengaduan masyarakat, informasi publik, hingga panggilan darurat 24 jam.

Warga bisa memantau status laporan, berinteraksi langsung dengan petugas, serta melihat progres tindak lanjutnya secara transparan.

Sejak resmi beroperasi pada Mei 2025 hingga Oktober 2025, sistem JNN telah menerima lebih dari 9.300 aduan, dengan sekitar 5.900 laporan telah terselesaikan.

Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan semakin meningkat.

Lebih dari sekadar aplikasi dan fasilitas, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa semangat “Ngopeni Nglakoni” harus menjadi jiwa setiap aparatur di Jawa Tengah.

“Pelayanan publik itu bukan cuma soal administrasi, tapi soal empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” ujarnya.

Baca juga:  Mahasiswa KKN UIN Walisongo Gelar Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Jamu Herbal Pegal Linu

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat bisa ikut memantau jalannya pemerintahan.

“Sekarang semua harus transparan. Masyarakat berhak tahu anggaran dan program yang dijalankan, karena birokrasi ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat,” tambahnya.

Program Rumah Rakyat dan Aplikasi JNN dikembangkan secara kolaboratif lintas perangkat daerah, dengan menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah sebagai mitra strategis.

Tujuannya, memastikan setiap laporan masyarakat benar-benar mendapat tindak lanjut yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

“Silakan datang. Rumah kalian di Solo ada di Bakorwil Surakarta, di Pati ada Bakorwil Pati, dan di Banyumas untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya. Pemerintah siap melayani kapan saja,” pungkas Luthfi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Simperum Jateng Terintegrasi dengan Kementerian PKP, Percepat Penanganan RTLH dan Backlog Perumahan
Kemenag Pastikan Gaji Pegawai yang Dialihkan ke Kemenhaj Aman hingga Januari 2026, SKPP Terkendala SK Pengangkatan
Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jateng Dipercepat, Pemprov Siapkan Lahan Aman dan Hunian Sementara
Jelang Ramadan dan Lebaran 2026, Gubernur Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Harga Pangan Tetap Stabil
Zero ODOL Berlaku Januari 2027, Pemerintah Siap Tertibkan Truk Overload Demi Keselamatan dan Infrastruktur
Target Satu Desa Satu Perpustakaan, Bunda Literasi Jateng Dorong Gerakan Baca hingga Akar Rumput
Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Akses Layanan Warga Rentan Tetap Dijamin
Pantau Harga Jelang Ramadan, Mendag Pastikan Pasokan Pangan Aman di Pasar Sukoharjo

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 07:36 WIB

Simperum Jateng Terintegrasi dengan Kementerian PKP, Percepat Penanganan RTLH dan Backlog Perumahan

Kamis, 12 Februari 2026 - 14:05 WIB

Kemenag Pastikan Gaji Pegawai yang Dialihkan ke Kemenhaj Aman hingga Januari 2026, SKPP Terkendala SK Pengangkatan

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:33 WIB

Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jateng Dipercepat, Pemprov Siapkan Lahan Aman dan Hunian Sementara

Kamis, 12 Februari 2026 - 12:45 WIB

Jelang Ramadan dan Lebaran 2026, Gubernur Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Harga Pangan Tetap Stabil

Rabu, 11 Februari 2026 - 12:02 WIB

Target Satu Desa Satu Perpustakaan, Bunda Literasi Jateng Dorong Gerakan Baca hingga Akar Rumput

Berita Terbaru