Jatengvox.com – Pendidikan dokter spesialis kini memasuki babak baru di Indonesia. Sebanyak tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan dokter spesialis melalui skema Hospital Based Specialist Education.
Langkah ini disebut sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di tanah air.
Direktur RSUD Dr Moewardi Surakarta, dr Zulfachmi Wahab menegaskan, selama ini pendidikan spesialis hanya berfokus di universitas.
“Dengan hospital based, rumah sakit juga bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Pemprov Jateng punya tujuh rumah sakit, yang siap mendukung percepatan ini,” ujarnya dalam The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME), di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketujuh RSUD yang disiapkan Pemprov Jateng meliputi RSUD dr Moewardi (Surakarta), RSUD Prof Dr Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr Rehatta (Jepara), RSJD dr Amino Gondohutomo (Semarang), RSJD dr Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr RM Soedjarwadi (Klaten), dan RSUD dr Adhyatma MPH atau RSUD Tugurejo (Semarang).
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap langkah tersebut.
“Hari ini penyamaan persepsi dengan narasumber internasional, jadi penting. Kami di Jateng sudah ada dua rumah sakit yang jalan, Moewardi di Surakarta dan Margono di Purwokerto,” jelasnya.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menilai transformasi kesehatan harus dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan yang merata dan terjangkau.
Ia mencontohkan layanan operasi jantung bypass. “Di akhir 2022 hanya ada sembilan rumah sakit yang bisa melakukan operasi itu. Mereka harus menunggu beberapa bulan untuk operasi itu. Per kemarin sudah ada 25 provinsi, harapannya 2027 sudah 34 provinsi. Jadi nggak harus antre untuk dapat layanan operasi bypass jantung,” jelas Budi.
Dalam konferensi yang sama, dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi penyelenggara pendidikan dari ACGME International kepada rumah sakit pendidikan utama.
Selain itu, juga ada penandatanganan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemerataan layanan kesehatan.
Editor : Murni A
