Jatengvox.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan—yang akrab disapa Zulhas—melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan program prioritas nasional benar-benar berjalan hingga tingkat daerah.
Didampingi Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, Zulhas meninjau langsung sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas menyambangi tiga lokasi SPPG yang berada di wilayah Kutabanjarnegara, Desa Merden, dan Mandiraja Kulon.
Zulhas menegaskan, peninjauan ini dilakukan atas arahan langsung Presiden untuk memastikan seluruh program prioritas, khususnya di sektor pangan dan gizi, berjalan sesuai rencana.
Ia mengapresiasi kualitas SPPG di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, termasuk Banjarnegara. Menurutnya, fasilitas dan sistem yang diterapkan sudah mendekati standar ideal.
“SPPG di Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, sampai Banjarnegara ini sudah bagus. Bahkan yang di Banjarnegara termasuk yang terbaik,” ujar Zulhas saat memberikan keterangan.
Penilaian tersebut tidak hanya melihat fisik bangunan, tetapi juga kesiapan manajemen, alur distribusi, hingga kebersihan dan standar pelayanan.
Secara nasional, Zulhas menyebut jumlah SPPG yang telah berdiri saat ini mencapai sekitar 21 ribu unit. Pemerintah menargetkan program ini mampu menjangkau hingga 82,8 juta penerima manfaat pada tahun 2026.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala program MBG, yang bukan hanya bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan layanan pangan bergizi hingga pelosok.
“Ini program besar dan harus dikawal bersama. Tidak cukup hanya dibangun, tapi juga dipastikan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain SPPG, Zulhas juga menyoroti peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Presiden, kata Zulhas, menginstruksikan agar KDMP dikawal sebagai pusat layanan terpadu desa yang mampu menampung sekaligus menyalurkan produk lokal.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu KDMP sudah beroperasi penuh pada Maret 2026.
Menariknya, KDMP akan diintegrasikan dengan SPPG, terutama dalam penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Dengan skema ini, bahan pangan untuk MBG diharapkan berasal langsung dari desa setempat.
“KDMP ini akan menjadi pemasok bahan baku MBG. Jadi bukan hanya soal gizi, tapi juga menggerakkan ekonomi desa,” jelas Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga memberikan penekanan kepada pemerintah daerah terkait stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri.
Ia meminta kepala daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga dan stok tetap aman.
“Harga-harga tidak boleh naik. Harus stabil. Pemerintah daerah harus memantau langsung dan memastikan stok aman,” tegasnya.
Editor : Murni A
