Jatengvox.com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berpihak pada alam, tetapi juga pada masyarakat.
Tahun ini, Kementerian Kehutanan menargetkan penambahan 70 ribu hektare hutan adat yang dikelola langsung oleh masyarakat hukum adat.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan langkah tersebut bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya membuka ruang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fokusnya pada peningkatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan penyelarasan kehidupan dengan lingkungan, hutan, serta budaya,” ujar Raja Juli di Jakarta, pada Selasa, 30 September 2025.
Sejak 2016 hingga 2025, pemerintah telah menetapkan 161 Surat Keputusan yang mengakui hutan adat seluas lebih dari 334 ribu hektare. Wilayah tersebut tersebar di 19 provinsi dan 42 kabupaten.
Namun, pekerjaan belum selesai. Tahun 2025, Raja Juli ingin memastikan tambahan 70 ribu hektare bisa benar-benar terealisasi.
Untuk mempercepat prosesnya, ia membentuk Satgas Hutan Adat pada Maret lalu agar konflik teritorial yang masih mengganjal segera diselesaikan.
“Jika target ini tercapai, itu bukan hanya kemenangan kecil, melainkan pesan kuat pada dunia tentang komitmen kita,” tambahnya.
Salah satu terobosan penting adalah proyek TERRA for Customary Forest (TERRA-CF).
Diluncurkan pada 2023, program ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan hutan adat melalui dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas.
Hingga kini, TERRA-CF telah menyalurkan lebih dari Rp14,8 miliar kepada 107 komunitas masyarakat hukum adat di 15 provinsi.
Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan melalui BPDLH, mitra pembangunan CLUA, hingga 18 organisasi masyarakat sipil.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut keberhasilan program ini lahir dari kerja sama lintas sektor.
“Ini bukan hanya soal pendanaan. Lebih dari itu, bagaimana membangun kepercayaan dan kapasitas masyarakat adat agar mandiri dalam mengelola hutan,” ujarnya.
Editor : Murni A
