Kemenhaj Pastikan Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Akuntabel dan Profesional
Jatengvox.com – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang bersih, aman, dan transparan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, menyampaikan hal ini langsung kepada dua mitra utama di Arab Saudi, yakni Rakeen dan Al-Bait Guest.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Arab Saudi pada September lalu, Gus Irfan menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme adalah prinsip utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan haji.
“Tidak boleh ada permainan sedikit pun dalam proses pelaksanaan haji dan tidak ada perlakuan khusus. Haji tahun ini kita mulai dengan proses yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Gus Irfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Ia juga menegaskan bahwa kementeriannya menolak segala bentuk imbalan atau fasilitas dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, seluruh proses kerja sama dengan mitra di Arab Saudi harus dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan.
“Kami tidak membutuhkan perlakuan khusus. Kami akan berbaur bersama jamaah. Bila syarikah memperoleh keuntungan, maka harus diwujudkan dalam peningkatan pelayanan,” tambahnya.
Kemenhaj juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas lokasi dan fasilitas jamaah selama berada di Tanah Suci.
Gus Irfan menyebut, kementerian akan menuntut lokasi terbaik bagi jamaah Indonesia selama di Masyair — wilayah yang menjadi tempat utama pelaksanaan puncak ibadah haji.
“Kami akan gagal jika jamaah ditempatkan di zona 5 lagi,” tegasnya.
Sebagai catatan, selama dua tahun terakhir jamaah Indonesia ditempatkan di zona 3 dan 4. Untuk musim haji 2026, pemerintah menargetkan peningkatan lokasi penempatan serta fasilitas pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
Kerja sama dengan dua syarikah utama, Rakeen dan Al-Bait Guest, akan berlangsung selama tiga tahun ke depan.
Namun, Kemenhaj memastikan evaluasi tahunan akan dilakukan secara ketat untuk menjaga standar pelayanan.
“Kami akan beri sanksi jika standar pelayanan tidak terpenuhi,” kata Gus Irfan menegaskan.
Selain itu, Kemenhaj akan memperkuat komunikasi dengan pihak syarikah agar pendataan jamaah, transportasi, dan konsumsi rampung sebelum Ramadan.
Langkah ini diambil agar persiapan berjalan lebih matang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar, menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Kami akan berantas korupsi, sesuai amanat Presiden Prabowo,” tegasnya.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar