Jatengvox.com – Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai, menetapkan nama baru bagi gedung Kementerian HAM menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid.
Penetapan ini dilakukan tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada upacara Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025), di Istana Negara.
Langkah ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap kiprah Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan pejuang kemanusiaan tanpa batas.
Dalam keterangan persnya, Pigai menyebut bahwa Gus Dur bukan sekadar presiden ke-4 RI, tetapi juga fondator nilai-nilai kemanusiaan yang masih menjadi pijakan dalam kebijakan HAM Indonesia hingga saat ini.
“Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid. Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau adalah tokoh dan pejuang HAM sejati,” ujar Pigai, Selasa (11/11/2025).
Menurut Pigai, selama hidupnya Gus Dur menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan hukum dan kemanusiaan.
Prinsip itu pula yang menjadi semangat dasar berdirinya Kementerian HAM di masa kepemimpinannya.
“Pada zaman beliau menjadi presiden, Gus Dur mendirikan Kementerian HAM. Itu menunjukkan perhatian dan keberpihakan beliau terhadap isu kemanusiaan,” imbuhnya.
Pigai berharap gedung baru ini tidak sekadar simbol penghormatan, tetapi juga menjadi pusat peradaban HAM di Indonesia—tempat nilai-nilai Gus Dur terus hidup melalui kebijakan dan pelayanan publik yang adil.
Dalam pernyataannya, Natalius Pigai juga menyinggung keberanian Gus Dur dalam mencabut sejumlah kebijakan diskriminatif di masa lalu.
Salah satunya adalah sikapnya terhadap Tap MPRS No. XXV/1966, yang selama puluhan tahun membatasi ruang kebebasan berpikir dengan melarang ajaran Marxisme-Leninisme.
“Keputusan Gus Dur menunjukkan keberpihakan beliau terhadap keadilan dan kebebasan berpikir. Beliau melihat manusia bukan dari ideologinya, tetapi dari kemanusiaannya,” kata Pigai.
Selain itu, Pigai juga menyoroti pendekatan Gus Dur terhadap Papua, yang kala itu mengedepankan dialog dan penghargaan terhadap identitas budaya masyarakat setempat.
Menurutnya, pendekatan yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan merupakan warisan berharga yang relevan hingga kini.
“Kami ingin semangat itu tetap hidup di Kementerian HAM. Kami belajar dari keberanian dan kebijaksanaan Gus Dur untuk menegakkan hak asasi tanpa pandang bulu,” ucap Pigai.
Editor : Murni A
