Jatengvox.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta untuk tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun saat ini daerah tersebut sedang menghadapi dinamika dalam pemerintahan.
Pesan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah setempat.
Arahan tersebut disampaikan Luthfi dalam pertemuan bersama aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, kondisi apa pun yang terjadi di internal pemerintahan tidak boleh sampai berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Luthfi menekankan pentingnya menjaga stabilitas jalannya pemerintahan daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap fokus pada tugas utama, yakni memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada warga.
“Jaga stabilitas pemerintahan, dan pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, meskipun saat ini terdapat dinamika yang sedang dihadapi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan yang nyata dan cepat. Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kecepatan dalam merespons berbagai aduan yang disampaikan masyarakat.
Menurut Luthfi, setiap laporan atau keluhan warga harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.
“Kecepatan respon terhadap aduan masyarakat harus ditingkatkan, agar tidak ada komplain publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga menyinggung perubahan kepemimpinan sementara di Kabupaten Pekalongan. Saat ini, Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.
Penunjukan itu tertuang dalam surat penugasan dari gubernur tertanggal 5 Maret 2026. Penugasan diberikan setelah Bupati Pekalongan saat ini sedang menjalani masa penahanan.
Luthfi meminta Sukirman untuk memimpin pemerintahan secara profesional dan memastikan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapa pun dalam menjalankan kebijakan pemerintahan.
“Saya titip pada Pak Kirman sebagai Plt Bupati, tidak ada siapapun yang dibeda-bedakan, ini orang siapa ini orang siapa. Kita harus berbuat sama, yang penting dia harus profesional dan jelas,” kata Luthfi.
Pesan tersebut terutama berkaitan dengan kebijakan strategis di bidang organisasi perangkat daerah, pengelolaan kepegawaian, serta pengaturan anggaran daerah.
Selain memastikan pelayanan publik berjalan optimal, Luthfi juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika yang ada.
Dengan koordinasi yang baik, stabilitas pemerintahan serta keamanan wilayah di Kabupaten Pekalongan diharapkan tetap terjaga, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal tanpa gangguan.
Editor : Murni A
