Petani Jateng Sampaikan Aspirasi Reforma Agraria ke Sekda pada Hari Tani Nasional 2025

Kamis, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatengvox.com – Momentum Hari Tani Nasional 2025 dimanfaatkan para petani dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.

Perwakilan petani diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, pada Rabu, 24 September 2025.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari konflik lahan, kebutuhan pupuk subsidi, hingga permasalahan dengan satwa liar di kawasan pertanian.

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jateng-DIY, Purwanto, menegaskan bahwa petani berharap pemerintah provinsi ikut mendorong pelaksanaan reforma agraria yang lebih adil. Menurutnya, konflik lahan masih sering terjadi dan perlu keberpihakan pemerintah.

Baca juga:  Gerakan Rehabilitasi Merapi: Ribuan Pohon Mulai Ditanam, Jateng Ambil Peran Penting

“Harapannya Pak Gubernur Ahmad Luthfi bisa menjadi penyambung suara petani, agar aspirasi kami terkait reforma agraria benar-benar diperjuangkan hingga ke pusat,” ujarnya.

Purwanto juga menyebutkan, petani mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria serta pembentukan Badan Reforma Agraria yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Selain isu lahan, petani juga menyoroti sulitnya akses terhadap pupuk subsidi. Mereka berharap pemerintah provinsi bisa memperbaiki sistem distribusi agar tepat sasaran.

Tak hanya itu, konflik dengan satwa liar turut disampaikan. Petani di sekitar Gunung Merbabu dan Merapi, misalnya, sering merugi akibat tanaman mereka dimakan kawanan monyet ekor panjang yang keluar dari hutan.

Baca juga:  Menaker Tegaskan Belum Ada Arahan Soal BSU Tahap 2, Minta Masyarakat Waspadai Hoaks Bantuan

Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Sekda Jateng Sumarno memastikan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Ia menyebut masukan petani akan diteruskan kepada lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perum Perhutani.

“Nanti masukan-masukannya akan kita laporkan kepada Pak Gubernur Ahmad Luthfi. Insyaallah akan kita tindaklanjuti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kami. Karena banyak hal yang memang berada di luar kewenangan Pemprov,” ucapnya.

Sumarno juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng untuk langsung mengakomodasi kebutuhan para petani.

Baca juga:  Kemenag Gelar MHQ Internasional Pertama Khusus Disabilitas Netra di Jakarta, Peserta Datang dari 12 Negara

Di akhir pertemuan, Sumarno menyampaikan apresiasinya kepada petani dan pegiat lingkungan yang ikut menjaga kelestarian Gunung Merbabu dan Merapi.

Ia menekankan, kedua gunung tersebut bukan hanya aset ekologis, tapi juga penyangga utama bagi keberlangsungan pertanian karena berfungsi sebagai daerah resapan air.

Editor : Hendra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Polri Perluas Direktorat PPA-PPO di Daerah, Fokus Lindungi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang
Prabowo Tegaskan Pendidikan Kunci Sukses Bangsa di Era Teknologi
Pelayanan Publik di Pati Dipastikan Tetap Berjalan Usai OTT KPK, Wagub Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Integritas
Mahasiswa KKN UPGRIS Ajak Siswa SDN Beji 01 Belajar Coding Lewat Permainan Seru
Kemendag Perkuat Pengawasan Barang Beredar Lewat Sistem Digital Terpadu Nasional
KPK Gelar OTT di Pati, Bupati Sudewo Diamankan untuk Pemeriksaan
BPS Ungkap Komoditas Pangan Pemicu Inflasi Jelang Ramadan dan Lebaran
Klaim Asuransi Gagal Panen Mulai Diproses, Ribuan Hektare Sawah Jateng Terdampak Banjir

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:26 WIB

Polri Perluas Direktorat PPA-PPO di Daerah, Fokus Lindungi Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang

Rabu, 21 Januari 2026 - 09:51 WIB

Prabowo Tegaskan Pendidikan Kunci Sukses Bangsa di Era Teknologi

Rabu, 21 Januari 2026 - 05:16 WIB

Pelayanan Publik di Pati Dipastikan Tetap Berjalan Usai OTT KPK, Wagub Jateng Minta Kepala Daerah Jaga Integritas

Selasa, 20 Januari 2026 - 16:15 WIB

Kemendag Perkuat Pengawasan Barang Beredar Lewat Sistem Digital Terpadu Nasional

Selasa, 20 Januari 2026 - 10:10 WIB

KPK Gelar OTT di Pati, Bupati Sudewo Diamankan untuk Pemeriksaan

Berita Terbaru