Jatengvox.com – Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2025 yang mencapai 5,37 persen bukan sekadar angka statistik. Di balik capaian tersebut, ada peran signifikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang terus berkembang di berbagai daerah. Keberadaan ratusan perusahaan di kawasan-kawasan itu menjadi motor penggerak yang nyata bagi perekonomian provinsi ini.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan, kontribusi KEK dan KI terhadap total pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 1,87 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa kawasan industri bukan hanya pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari struktur ekonomi Jawa Tengah.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menjelaskan bahwa dari total kontribusi 1,87 persen tersebut, sebesar 0,98 persen berasal dari KEK dengan nilai sekitar Rp4,86 triliun. Sementara Kawasan Industri menyumbang 0,89 persen atau setara Rp4,43 triliun.
Tak hanya itu, jika dilihat dari sektor industri pengolahan—yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Tengah—peran KEK dan KI bahkan lebih besar. Total kontribusinya mencapai 3,70 persen. Rinciannya, 2,33 persen berasal dari KEK senilai Rp3,86 triliun dan 1,37 persen dari KI dengan nilai Rp2,26 triliun.
Sebagai informasi, industri pengolahan sendiri menyumbang 33,38 persen terhadap struktur ekonomi Jawa Tengah pada 2025. Artinya, hampir sepertiga perputaran ekonomi provinsi ini bertumpu pada sektor tersebut. Dengan demikian, penguatan kawasan industri otomatis berdampak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini lumayan besar terhadap perekonomian. Dan ini baru yang sudah beroperasi. Ke depan, ketika seluruh kawasan berjalan penuh, kontribusinya bisa lebih besar lagi,” ujar Ali Said di sela audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Berdasarkan pendataan triwulan IV 2025, terdapat ratusan perusahaan yang aktif di sejumlah KEK dan KI di Jawa Tengah. KEK Kendal tercatat menjadi kawasan dengan jumlah perusahaan terbanyak, yakni 109 perusahaan. Disusul KEK Industropolis Batang dengan 48 perusahaan.
Di Kota Semarang, Kawasan Industri Candi menampung 47 perusahaan, Kawasan Industri Terboyo 31 perusahaan, dan Kawasan Industri Wijayakusuma 24 perusahaan. Sementara Bukit Semarang Baru (BSB) Industrial Park dihuni 17 perusahaan.
Di wilayah lain, Jateng Land Park Sayung Demak memiliki 12 perusahaan, Batang Industrial Park lima perusahaan, serta tiga perusahaan tersebar di kawasan industri lainnya seperti Kawasan Industri Cipta dan LIK Bugangan Baru Semarang.
Data tersebut akan terus diperbarui setiap triwulan. BPS menilai, pendataan rutin sangat penting untuk memastikan perhitungan PDRB Jawa Tengah semakin akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Selain memotret kinerja kawasan industri, BPS Jawa Tengah juga tengah bersiap menggelar Sensus Ekonomi pada Mei hingga Juli 2026. Sensus ini akan menjadi momentum penting untuk membaca daya saing usaha di Jawa Tengah secara lebih komprehensif.
Tak hanya memetakan struktur ekonomi wilayah, sensus juga akan menyoroti perkembangan UMKM, kontribusinya terhadap ekonomi daerah, hingga isu-isu ekonomi hijau dan lingkungan. Persoalan yang dihadapi pelaku usaha pun akan menjadi bagian dari pemetaan.
Langkah ini dinilai krusial, terutama di tengah dinamika global dan tuntutan transformasi industri yang semakin mengarah pada keberlanjutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama ini dikenal aktif mendorong kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menyiapkan kawasan ekonomi dan kawasan industri baru. Menurutnya, potensi Jawa Tengah masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergarap.
Beberapa daerah seperti Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, hingga Rembang mulai merespons dengan menyiapkan kawasan strategis untuk investasi.
“Potensinya besar dan banyak yang harus dikerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Luthfi dalam kesempatan terpisah.
Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Koordinasi dengan bupati, wali kota, serta pelaku usaha akan dilakukan agar proses pendataan berjalan terbuka dan transparan.
Editor : Murni A
