Jatengvox.com – Curah hujan ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir mulai memunculkan kekhawatiran serius, terutama di sektor pertanian.
Risiko gagal panen akibat banjir dan genangan air menjadi ancaman nyata bagi petani, khususnya di daerah sentra produksi pangan.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem agar segera mengajukan asuransi gagal panen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk perlindungan bagi petani sekaligus upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.
Arahan itu disampaikan Luthfi dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menyebut sejumlah daerah yang terdampak hujan ekstrem, di antaranya Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.
Banjir yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga menggenangi lahan pertanian warga, sehingga berpotensi mengganggu masa tanam dan panen.
Ia meminta pemerintah kabupaten setempat untuk segera melakukan pendataan luas lahan yang terancam gagal panen, lalu melaporkannya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, guna proses pengajuan asuransi.
“Pak Frans nanti untuk Kudus, Pati, dan Jepara diminta segera ajukan terkait asuransi gagal panen,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan kondisi yang sulit dihindari.
Namun, dampaknya bisa ditekan jika pemerintah daerah memiliki kesiapsiagaan yang baik serta langkah mitigasi yang terukur.
Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota.
Mulai dari kecepatan menetapkan status darurat, pembentukan satuan tugas, hingga kesiapan logistik dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
“Bencana itu tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kelola. Kuncinya ada di kesiapan pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa target ketahanan pangan Jawa Tengah tidak bisa dicapai oleh pemerintah provinsi saja. Dibutuhkan kerja sama erat antara gubernur, bupati, wali kota, hingga seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.
“Tidak bisa dilakukan oleh gubernur seorang. Harus dengan dukungan para bupati dan wali kota,” tegasnya.
Komitmen bersama ini menjadi bagian dari upaya besar Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2026.
Salah satu target utamanya adalah produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG), yang sangat bergantung pada kondisi iklim, kesiapan petani, serta perlindungan terhadap risiko bencana.
Editor : Murni A
