Jatengvox.com – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan peran strategis koperasi dalam proses pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana.
Tidak hanya sebagai lembaga usaha, koperasi juga didorong menjadi simpul solidaritas dan penggerak pemulihan di tengah masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana, yang saat ini difokuskan pada wilayah Sumatra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tercatat mengalami dampak bencana yang signifikan, termasuk pada aktivitas dan keberlangsungan koperasi setempat.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengungkapkan, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara saja telah menyebabkan kerugian koperasi mencapai Rp37,72 miliar.
Kerugian tersebut berasal dari rusaknya aset usaha, terhambatnya distribusi, hingga berhentinya aktivitas ekonomi anggota koperasi.
Tak hanya itu, terdapat sembilan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang ikut terdampak dengan total kerugian mencapai Rp20,66 miliar.
Rinciannya, lima koperasi berada di Aceh dan empat koperasi lainnya di Sumatra Utara.
“Kondisi ini tentu membutuhkan langkah cepat dan terukur agar koperasi bisa kembali bangkit dan beroperasi,” ujar Ferry, Sabtu (3/1/2025).
Sebagai respons, Kemenkop bersama LPDB menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi terdampak bencana.
Kebijakan ini mencakup pemberian masa tenggang pembayaran (grace period) serta perpanjangan tenor pembiayaan hingga 60 bulan.
Langkah tersebut diharapkan memberi ruang napas bagi koperasi agar dapat menata kembali usahanya tanpa terbebani kewajiban finansial dalam kondisi darurat.
Selain itu, Kemenkop dan LPDB juga akan melakukan pemantauan berkelanjutan guna memastikan koperasi tetap bertahan dan kembali produktif dalam jangka menengah hingga panjang.
Tak berhenti pada aspek pembiayaan, Kemenkop juga menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra.
Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari perlengkapan kebersihan, toilet portabel, alat penyulingan air, hingga kebutuhan khusus seperti makanan bayi, mainan anak, mushaf Al-Qur’an, dan kain kafan.
Total donasi yang berhasil dihimpun dari gerakan ini mencapai Rp1,86 miliar.
Sebagai tindak lanjut pemulihan, Kemenkop akan membantu pendirian posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat logistik, tetapi juga sebagai tempat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi, termasuk penyediaan kebutuhan bagi hunian sementara.
Menkop Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemulihan.
Menurutnya, data yang presisi akan mempercepat proses rekonsiliasi, penyaluran bantuan, serta pemulihan usaha koperasi secara tepat sasaran.
“Basis data yang kuat akan menentukan keberhasilan pemulihan koperasi dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Editor : Murni A
