Jatengvox.com – Tahun 2025 segera berakhir. Bagi Provinsi Jawa Tengah, tahun ini menjadi periode penting yang penuh tantangan sekaligus pembuktian. Di tengah dinamika global, penyesuaian kebijakan fiskal nasional, hingga pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Jawa Tengah justru mampu menutup tahun dengan kinerja ekonomi yang solid.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pemerintah provinsi menjalani tahun pertamanya dengan pendekatan kolaboratif. Fokusnya bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi memastikan roda ekonomi tetap bergerak dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan performa ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 berada pada jalur positif. Pada Triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen secara year on year (YoY). Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa perekonomian daerah ditopang oleh empat sektor utama. Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 33,43 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disusul sektor perdagangan sebesar 13,44 persen, pertanian 12,88 persen, serta konstruksi 11,82 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama, dengan kontribusi mencapai 60,64 persen. Hal ini menandakan daya beli masyarakat Jawa Tengah relatif terjaga di tengah tekanan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa capaian tersebut tidak hadir secara instan. Menurutnya, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari perencanaan matang dan kerja bersama lintas sektor.
“Ini merupakan hasil perencanaan dan kerja kolaborasi dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, hingga Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah,” ujarnya saat menghadiri agenda di Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, Desember lalu.
Pendekatan collaborative government menjadi fondasi kebijakan Pemprov Jateng, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Pemerintah menyadari bahwa APBD dan Pendapatan Asli Daerah memiliki ruang terbatas untuk mendorong pembangunan.
Strategi tersebut terbukti efektif. Realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang Januari–September 2025 mencapai Rp66,13 triliun, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Angka ini sekaligus berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, dengan serapan tenaga kerja mencapai 326.462 orang, tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa bergantung pada APBD semata.
“Membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau PAD yang porsinya sekitar 15 persen. Sisanya, 85 persen, sangat bergantung pada investasi, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Jateng terus berupaya menjaga iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mempercepat layanan perizinan berbasis digital agar lebih transparan dan efisien.
Selain investasi, penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan industri.
Di sisi lain, pembangunan kawasan industri terus dipacu. Seluruh kepala daerah di Jawa Tengah didorong untuk membuka kawasan industri atau pusat ekonomi baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pemerataan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment dalam ajang Indonesia Kita Award 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemberdayaan ekonomi daerah.
Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi dan investasi ini berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Data BPS Jawa Tengah mencatat persentase penduduk miskin menurun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.
Memasuki 2026, Jawa Tengah tidak sekadar berbicara tentang pertumbuhan, tetapi juga transformasi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut Jawa Tengah kini berada pada fase pemulihan dan transformasi struktural.
“Industri pengolahan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian menjaga stabilitas pangan dan inflasi,” ujarnya saat membuka BIG Conference di Semarang.
Menurutnya, dua sektor tersebut memiliki peran strategis. Industri pengolahan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi, sementara pertanian berperan vital dalam menjaga ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
