Jatengvox.com – Pertahanan nonmiliter kini menjadi salah satu fokus utama Dewan Pertahanan Nasional (DPN), terutama di Jawa Tengah yang dikenal sebagai wilayah dengan risiko bencana alam cukup tinggi.
Dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (27/11/2025), Deputi Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yuliyanto menegaskan bahwa provinsi ini menjadi salah satu daerah yang disasar dalam sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara.
Ari menyebutkan bahwa berbagai ancaman nonmiliter seperti penyalahgunaan teknologi, narkoba, hingga perdagangan manusia kini berkembang di berbagai wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, khusus Jawa Tengah, ancaman yang paling menonjol justru datang dari faktor bencana alam—mulai dari banjir, tanah longsor, gempa, hingga erupsi gunung berapi.
Dalam penjelasannya, Ari menekankan bahwa bencana alam termasuk dalam ancaman pertahanan nonmiliter karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas wilayah dan keselamatan warga.
Meski tidak melibatkan senjata atau kekuatan militer, ancamannya dapat memengaruhi keutuhan, kedaulatan, hingga kemampuan negara menjaga keamanan masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, DPN berencana menggencarkan sosialisasi kebijakan ketahanan negara di Jawa Tengah.
Program itu akan melibatkan TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk memastikan koordinasi penanganan ancaman nonmiliter berjalan lebih solid.
Harapannya, kebijakan tersebut bisa menjadi pedoman bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan di tingkat daerah.
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang menerima langsung rombongan DPN, menyambut baik rencana sosialisasi itu.
Ia menilai penguatan ketahanan nonmiliter sangat relevan dengan posisi Jawa Tengah sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus pusat industri. Dengan peran strategis tersebut, stabilitas dan keamanan wilayah menjadi syarat mutlak.
Sumarno juga menegaskan pentingnya menjaga ruang publik tetap sejuk dan kondusif.
Menurutnya, energi para pemangku kepentingan sebaiknya difokuskan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan menghabiskan waktu pada konflik atau kegaduhan yang tidak produktif.
Upaya DPN menyosialisasikan kebijakan ketahanan negara di daerah bukan hanya sekadar agenda formal. Lebih jauh, langkah itu menjadi pengingat bahwa pertahanan tidak hanya berbicara soal militer, tetapi juga kesiapan masyarakat dan pemerintah menghadapi ancaman yang sifatnya nonfisik maupun bencana alam.
Editor : Murni A
