Jatengvox.com – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menekankan pentingnya solusi perdamaian yang menghormati prinsip-prinsip internasional dan integritas wilayah, terutama terkait konflik di Ukraina.
Pernyataan ini disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, sebagai pengingat bahwa setiap rencana perdamaian harus mematuhi Piagam PBB dan hukum internasional.
Guterres menegaskan bahwa resolusi PBB secara jelas menekankan integritas wilayah Ukraina, sekaligus integritas wilayah semua negara.
“Solusi perdamaian yang sesuai prinsip-prinsip ini harus mematuhi resolusi Majelis Umum yang menegaskan bahwa integritas wilayah Ukraina, dan secara umum integritas wilayah negara-negara di dunia, harus dihormati,” ujar Guterres.
Dalam konferensi pers, Guterres juga menegaskan bahwa PBB belum menerima rencana perdamaian 28 poin yang dilaporkan disusun oleh Amerika Serikat.
Informasi mengenai rencana tersebut sejauh ini hanya muncul di media, dan belum secara resmi disampaikan kepada Rusia maupun Ukraina.
Media Axios melaporkan bahwa utusan khusus AS, Steve Witkoff, telah membahas rencana tersebut dengan pihak Kyiv.
Namun, seorang pejabat Ukraina menyatakan Kyiv belum menyetujui ketentuan utama dari proposal itu, yang antara lain meminta Ukraina melepaskan keanggotaan NATO, mengakui Crimea, Donetsk, dan Luhansk sebagai wilayah yang secara de facto dikuasai Rusia, serta menarik pasukan dari Donbas untuk menciptakan zona demiliterisasi.
Sebagai imbalannya, rencana tersebut menawarkan jaminan keamanan berdasarkan prinsip pertahanan kolektif NATO.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menyatakan niatnya untuk membahas proposal tersebut secara langsung dengan Presiden Donald Trump.
Guterres menegaskan bahwa setiap proses perdamaian harus adil, transparan, dan sesuai dengan hukum internasional.
Semua pihak diingatkan untuk menghormati integritas wilayah Ukraina dan negara lain, serta memastikan setiap proposal perdamaian disampaikan secara resmi dan sah.
Editor : Murni A
