Jatengvox.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat langkah menuju kemandirian pangan nasional berkelanjutan.
Upaya itu tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga keberlanjutan sistem pertanian dan kesejahteraan petani.
“Urusan pangan tidak bisa ditunda. Kita tidak bisa menanam ketika lapar baru bekerja,” ujarnya tegas dalam rilis resmi yang diterima, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Kementan menargetkan peningkatan signifikan dalam luas tanam nasional. Setelah pada 2024 berhasil menambah 1,5 juta hektare lahan tadah hujan, tahun ini ditetapkan target tambahan 225 ribu hektare sawah baru di berbagai daerah potensial.
Menurut Sudaryono, langkah ini bukan proyek tahunan, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk menghadapi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan.
“Dengan tambahan lahan produktif, kita memastikan ketersediaan pangan bagi generasi mendatang,” jelasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Kebijakan tersebut menandai era baru pembangunan sektor strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Selain perluasan lahan, Wamentan menekankan pentingnya peningkatan produktivitas lewat teknologi.
Penggunaan benih unggul, pupuk tepat guna, serta sistem irigasi efisien menjadi fokus utama.
“Produktivitas bisa naik lewat dua hal: hasil per hektare meningkat dan frekuensi tanam bertambah,” kata Sudaryono.
Kementan juga tengah memperkuat transfer teknologi ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani mampu mengadopsi inovasi yang mendukung efisiensi dan hasil yang lebih tinggi.
Dengan begitu, produktivitas meningkat tanpa harus bergantung pada impor pangan.
Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah menghubungkan hasil pertanian lokal dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang digagas pemerintah ini dinilai membuka peluang pasar baru bagi petani.
“MBG adalah pasar baru bagi produk lokal. Sayur, telur, dan ayam bisa dipasok langsung dari petani desa,” ungkap Sudaryono.
Melalui program tersebut, hasil pertanian tidak hanya menyehatkan anak-anak sekolah, tetapi juga memutar roda ekonomi di pedesaan.
Dengan uang berputar di tingkat lokal, sistem pangan nasional menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.
Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025 turut melibatkan setidaknya 25 kementerian dan lembaga.
Fokus pembangunan diarahkan ke beberapa wilayah potensial seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, yang dikenal memiliki cadangan lahan luas dan subur.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dipercaya mengoordinasikan percepatan pembangunan kawasan tersebut, sementara Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertugas memastikan integrasi infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, hingga bandara agar proses distribusi pangan lebih efisien.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat mandat untuk mengembangkan energi terbarukan melalui teknologi smart grid dan sistem penyimpanan energi.
Kementerian Keuangan pun menyiapkan dukungan pendanaan inovatif berupa blended finance dan insentif fiskal bagi proyek-proyek pangan strategis.
Sudaryono menegaskan, kemandirian pangan bukan hanya tentang kecukupan makan, tetapi juga tentang keadilan ekonomi bagi petani. Ketika produksi meningkat dan impor menurun, kesejahteraan petani pun ikut terangkat.
“Kemandirian pangan adalah pondasi bagi kedaulatan bangsa. Jika petani sejahtera, negara akan kuat,” tutupnya.
Editor : Murni A
