Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin serius mendorong percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini menjadi bagian dari target nasional penyediaan 3 juta rumah layak huni.
Upaya itu kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, pada Kamis, 25 September 2025.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, bersama jajaran pejabat provinsi, perwakilan perbankan, pengembang, serta perwakilan dari 35 kabupaten/kota.
Dalam pemaparannya, Gubernur Luthfi menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah adalah kebutuhan mendesak.
Pasalnya, Jawa Tengah masih menghadapi backlog atau kekurangan rumah yang mencapai 1,357 juta unit.
“Target nasional 3 juta rumah harus kita akselerasi di Jawa Tengah. Dengan backlog yang masih tinggi, jelas kita harus bergerak lebih cepat,” kata Luthfi.
Beberapa hambatan yang kerap ditemui di lapangan antara lain lamanya proses perizinan serta keterlambatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih dari PDAM dan listrik dari PLN.
Untuk itu, rapat koordinasi kali ini difokuskan pada pencarian solusi bersama dengan pemerintah daerah, pengembang, dan pihak terkait.
Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar kendala tersebut tidak lagi menghambat.
“Dengan duduk bersama, kita bisa memecahkan masalah secara kolektif. Harapannya, capaian target program rumah ini bisa lebih cepat terwujud,” tegasnya.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah percepatan proses perizinan.
Pemprov Jateng mendorong agar seluruh layanan terkait pembangunan rumah bisa rampung maksimal 10 hari kerja. Hal itu termasuk pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau izin bisa lebih cepat, pengembang juga bisa segera bergerak. Ujungnya, masyarakat bisa lebih cepat memiliki rumah layak huni,” ujar Luthfi.
Dari sisi pembiayaan, perbankan juga memberikan dukungan. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menjelaskan bahwa skema KPR FLPP menawarkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Beberapa fasilitas yang diberikan antara lain uang muka ringan mulai dari 1 persen, cicilan terjangkau mulai Rp1 juta per bulan, serta adanya subsidi Rp4 juta untuk DP.
Dengan bunga yang ditetapkan maksimal 5 persen, program ini diharapkan semakin menarik minat masyarakat.
Editor : Murni A
