Jatengvox.com – Industri properti sedang menghadapi masa sulit. Selama lima tahun terakhir, geliat sektor ini terus menurun seiring dengan daya beli masyarakat yang makin melemah.
Situasi tersebut membuat banyak pengembang terjebak dalam masalah kredit di perbankan. Karena itu, amnesti kredit macet properti menjadi salah satu solusi yang didorong oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari, menegaskan perlunya langkah khusus dari pemerintah untuk menyelamatkan sektor properti yang kini tengah terhimpit.
Menurutnya, penurunan permintaan akibat lemahnya daya beli masyarakat telah berdampak langsung pada kemampuan pengembang dalam memenuhi kewajiban kredit.
“Teman-teman yang bergerak di bidang properti pada 5 tahun terakhir ini mengalami beberapa kendala karena daya beli masyarakat kita yang sedang menurun.
Artinya sektor properti ini kurang mendapatkan demand yang bagus, akhirnya terjadi slik ataupun OJK slik yang teman-teman yang di bidang properti ini mengalami kolektabilitas,” jelas Akbar dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Jakarta, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Akbar juga menekankan bahwa kredit macet yang dialami para pengembang tidak bisa dipandang sama dengan kredit konsumtif masyarakat, seperti cicilan rumah pribadi atau kendaraan.
Menurutnya, sektor properti merupakan industri produktif yang menopang ekonomi nasional sehingga harus mendapat perlakuan berbeda.
Dalam kesempatan itu, ia pun mendorong Menteri PKP untuk mengkonsolidasikan usulan amnesti kredit macet properti bersama Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Tak hanya itu, ia juga berharap agar hasil pembahasan tersebut bisa segera dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Hipmi, dukungan pemerintah kepada industri properti tidak sekadar menyelamatkan pengembang, tetapi juga menjadi kunci penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.
Sebab, ketika sektor properti bangkit, akan ada efek domino terhadap berbagai sektor lain, mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja, hingga konsumsi masyarakat.
