Mahasiswa KKN Undip Dorong Kesadaran Hak Masyarakat Melalui Edukasi Pelayanan Publik di Desa Ngaren
Jatengvox.com – Mahasiswa KKN Tim II Universitas Diponegoro (Undip) melaksanakan program kerja multidisiplin bertajuk “Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Psikologis Masyarakat Lintas Generasi” di RW 03, Desa Ngaren, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
Program ini melibatkan mahasiswa dari Program Studi Hukum, Psikologi, Akuntansi Perpajakan, Ekonomi Islam, dan Administrasi Publik dengan mengangkat berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan program tersebut, mahasiswa Administrasi Publik memberikan kontribusi melalui edukasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta peran pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif.
Materi ini menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan karena pemenuhan hak masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga bagaimana hak tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan pemerintahan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Mahasiswa menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang layak, mendapatkan informasi yang jelas, memperoleh perlakuan yang setara, serta menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada pemerintah.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menggunakan haknya sekaligus memahami prosedur dan saluran yang tersedia ketika membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa.
Perspektif Administrasi Publik dalam kegiatan ini juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat lintas generasi. Masyarakat Desa Ngaren memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi usia maupun kebutuhan.
Berdasarkan data penduduk, Desa Ngaren memiliki 2.449 jiwa yang terdiri atas 1.211 laki-laki dan 1.238 perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelenggaraan pelayanan yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun latar belakang.
Selain memperoleh pelayanan, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mahasiswa menyampaikan pentingnya partisipasi warga melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, pemberian masukan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.
Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai pengalaman mereka ketika berhadapan dengan pelayanan pemerintahan.
Melalui diskusi tersebut, mahasiswa mengajak masyarakat untuk mengenali hak-haknya sebagai warga sekaligus memahami pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan perangkat desa.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan pelayanan yang lebih terbuka, saling menghargai, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi lima bidang keilmuan dalam program ini turut memperluas pembahasan mengenai kesejahteraan masyarakat. Program Studi Hukum memberikan perspektif mengenai hak dan perlindungan hukum, Psikologi membahas kesejahteraan psikologis, Akuntansi Perpajakan memberikan edukasi terkait aspek keuangan dan perpajakan, sedangkan Ekonomi Islam memberikan perspektif mengenai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Sementara itu, Administrasi Publik menghubungkan berbagai aspek tersebut dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan serta lingkungan sosial yang inklusif.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Undip berharap masyarakat Desa Ngaren semakin memahami bahwa pemenuhan hak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Kesadaran terhadap hak, keterlibatan dalam pemerintahan, serta keberanian menyampaikan aspirasi menjadi langkah penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.
Program tersebut sekaligus menjadi bentuk kontribusi mahasiswa dalam menghubungkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Dari perspektif Administrasi Publik, terciptanya masyarakat yang sadar akan haknya dan aktif berpartisipasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penulis: Eva Ayu Febrigiarti, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik UNDIP
Editor: Murni Anggita
Dukung keberlangsungan artikel ini dengan berpartisipasi dalam program apresiasi pembaca.
Pos terkait
Terbaru
Tidak ada komentar