Jatengvox.com – Insiden kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4) menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Pusat Kajian Infrastruktur Strategis yang mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4), menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB tersebut.
Ia menilai kecelakaan ini sebagai catatan kelam dalam sejarah transportasi kereta api di Indonesia.
PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap sistem perkeretaapian nasional. Selain itu, lembaga ini juga mendorong adanya perombakan struktural di sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Kereta Commuter Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Dalam proses investigasi, PUKIS mendukung penuh peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mengusut penyebab kecelakaan secara transparan dan akuntabel. Mereka juga mengapresiasi kerja cepat para penanggap pertama dan tim penyelamat di lapangan.
Namun, PUKIS turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak terhadap kinerja lembaga keselamatan seperti KNKT dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Menurut mereka, kondisi ini berpotensi melemahkan sistem keselamatan transportasi nasional.
PUKIS mengungkapkan bahwa kecelakaan diduga berawal dari insiden temperan antara KRL Commuter Line dan sebuah mobil taksi di perlintasan dekat lokasi kejadian.
Gangguan tersebut diduga memicu masalah lanjutan hingga akhirnya terjadi tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di lintasan yang sama.
“Dua insiden dalam waktu berdekatan ini menunjukkan adanya kemungkinan korelasi dan efek domino akibat kegagalan sistem dalam melakukan pengendalian dampak,” ujar Gibran.
Faktor penyebabnya diduga berasal dari kombinasi masalah teknis, seperti sistem persinyalan, serta faktor non-teknis seperti human error. Meski demikian, kepastian penyebab masih menunggu hasil investigasi resmi KNKT.
PUKIS juga menyoroti lemahnya manajemen kedaruratan di menit-menit awal kejadian. Lokasi dinilai tidak segera disterilkan, sehingga memungkinkan kerumunan warga dan bahkan aktivitas siaran langsung di media sosial oleh sejumlah individu.
“Kondisi ini berpotensi menghambat proses evakuasi dan membahayakan keselamatan korban maupun petugas,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur ganda terpisah (double-double track) di wilayah Jabodetabek guna memisahkan jalur KRL dengan kereta jarak jauh.
Selain itu, modernisasi sistem persinyalan dan penataan perlintasan sebidang dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, PUKIS juga menyinggung kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian. Mereka menilai kehadiran pihak yang tidak memiliki kewenangan operasional berpotensi mengganggu proses evakuasi dan mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga.
PUKIS menegaskan bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Mereka mendesak agar penyelidikan juga menelusuri kemungkinan kelalaian dari regulator, operator, hingga pihak lain yang terlibat dalam insiden tersebut.
