Jatengvox.com – Pemerintah mematok target ambisius pada awal 2026. Pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I diproyeksikan bisa menembus angka 6 persen, didorong oleh belanja negara yang digelontorkan secara agresif sejak Januari.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia menyebutkan, ruang fiskal yang tersedia pada tiga bulan pertama tahun ini cukup besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.
“Kuartal I-2026 itu 5,5 sampai 6 persen. Kita akan dorong ke arah 6 persen dan pemerintah memastikan belanja negara optimal,” ujar Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pemerintah menyiapkan belanja negara mencapai Rp 809 triliun.
Angka ini dinilai cukup signifikan untuk menjaga momentum pertumbuhan, terutama di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Strateginya jelas: mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya langsung terasa ke sektor riil.
Pemerintah ingin memastikan likuiditas mengalir, konsumsi rumah tangga tetap kuat, dan proyek-proyek strategis tidak tertunda.
Beberapa pos belanja utama yang dipercepat antara lain:
Percepatan program MBG senilai Rp 62 triliun
Pembayaran THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp 55 triliun
Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera Rp 6 triliun
Paket stimulus jelang Lebaran 2026 Rp 15 triliun
Pembangunan KDMP 30 unit senilai Rp 90 triliun
Program pembangunan rumah 190 unit Rp 20 triliun
Groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun
Belanja yang besar pada awal tahun diharapkan memberi efek berganda (multiplier effect), terutama pada sektor konstruksi, industri bahan bangunan, konsumsi rumah tangga, hingga UMKM.
Momentum Ramadan dan Idulfitri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas pertumbuhan.
Selain stimulus fiskal, kebijakan Work From Anywhere (WFA) juga disebut akan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
Paket stimulus Rp 15 triliun yang disiapkan menjelang Lebaran diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kebutuhan konsumsi yang biasanya meningkat pada periode tersebut.
Pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri senilai Rp 55 triliun pun berpotensi menjadi suntikan likuiditas langsung ke pasar.
Pola konsumsi yang meningkat pada momen hari raya kerap menjadi penopang pertumbuhan kuartal pertama.
Di luar konsumsi, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan struktur ekonomi jangka panjang.
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera sebesar Rp 6 triliun tidak hanya ditujukan untuk pemulihan wilayah terdampak, tetapi juga untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Sementara itu, proyek hilirisasi Danantara senilai sekitar Rp 110 triliun menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Hilirisasi dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat neraca perdagangan.
