Jatengvox.com – Upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra masih menghadapi tantangan serius.
Meski berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan, pemerintah pusat mencatat belum semua daerah benar-benar kembali ke kondisi normal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi pascabencana, terdapat 15 kabupaten/kota di Sumatra yang hingga kini masih berada dalam status belum pulih sepenuhnya.
Penilaian tersebut merupakan hasil pengamatan awal yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh.
Dari total 15 daerah tersebut, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni tujuh kabupaten yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Daerah-daerah itu meliputi Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
“Dari 15 kabupaten/kota yang belum kembali normal pascabencana, tujuh di antaranya berada di Aceh,” ujar Tito Karnavian saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Tito, penilaian tersebut masih bersifat top-down, yakni berdasarkan laporan dan pemetaan awal dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan bahwa data ini belum final dan akan terus diperbarui.
Selain Aceh, Sumatra Utara tercatat masih memiliki lima daerah yang belum sepenuhnya pulih, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, serta Kota Sibolga.
Kondisi infrastruktur, layanan publik, dan pemulihan sosial ekonomi di wilayah tersebut masih memerlukan pendampingan berkelanjutan.
Sementara itu, di Sumatra Barat, terdapat tiga daerah yang masuk kategori terdampak serius pascabencana, yakni Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam. Dari ketiganya, Kabupaten Agam disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Meski telah memiliki data awal, Tito menekankan pentingnya verifikasi langsung dari pemerintah daerah.
Ia menyebut, laporan dari kepala daerah akan menjadi bagian penting dalam pemetaan lanjutan pemulihan pascabencana.
“Kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom-up dari para bupati dan wali kota. Apakah data asumsi ini sudah sesuai atau ada kondisi di lapangan yang belum terdeteksi dan justru membutuhkan perhatian khusus,” kata Tito.
Menurutnya, dari proses tersebut akan muncul sejumlah variabel penting yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat urgensi dan fokus penanganan di tiap daerah.
Dalam upaya percepatan pemulihan ini, Tito Karnavian juga mengemban tugas sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Penunjukan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan terarah dan berkelanjutan.
Tito menegaskan, pemulihan tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan rasa aman masyarakat di wilayah terdampak.
Editor : Murni A
