Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional.
Dalam kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 yang digelar di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (26/11/2025), Jateng berhasil menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan kualitas data terbaik.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.
Prestasi tersebut bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga indikator bahwa tata kelola data keluarga di Jateng berjalan efektif, cepat, serta dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyampaikan bahwa capaian tersebut diperoleh karena Jateng unggul dalam kecepatan penyajian data.
Pendataan yang dilakukan di daerah akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga dapat menjadi gambaran utuh mengenai kondisi keluarga.
“Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya,” ujar Taj Yasin.
Ia menambahkan bahwa data yang terkumpul memiliki peran penting dalam memotret berbagai aspek keluarga, mulai dari kondisi sosial, kelompok rentan, hingga situasi kesehatan dan demografi.
Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng mencatat ada 10.941.764 keluarga yang masuk dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025.
Rincian kelompok keluarga tersebut antara lain:
132.170 keluarga memiliki anak di bawah usia dua tahun (baduta)
1.168.499 keluarga memiliki anak di bawah lima tahun (balita)
5.424.614 keluarga merupakan pasangan usia subur dengan istri berusia 15–49 tahun
5.131.488 keluarga tercatat memiliki anggota lanjut usia
Data yang rinci ini menjadi dasar penting untuk membaca kebutuhan masyarakat secara lebih presisi.
Data Menjadi Landasan Kebijakan Berbasis Kebutuhan
Menurut Taj Yasin, data tersebut bukan sekadar angka, melainkan fondasi untuk menentukan arah intervensi pemerintah. Banyak program Pemprov Jateng yang dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan tersebut, di antaranya:
Peningkatan kualitas Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Penguatan layanan PAUD
Pemberdayaan PKK
Program pengentasan kemiskinan
Intervensi sosial lainnya yang memerlukan data presisi
Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran, sumber daya, serta menentukan prioritas program secara lebih tepat sasaran.
Secara nasional, Kemendukbangga mencatat 74.092.313 keluarga telah masuk dalam proses pemutakhiran data.
Angka itu setara dengan 84,1 persen dari estimasi total keluarga Indonesia yang mencapai 88 juta.
Menteri Wihaji menegaskan pentingnya data keluarga sebagai kerangka kebijakan pembangunan manusia.
Ia berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut sebagai “mercusuar” dalam menetapkan arah kebijakan yang lebih adil dan efektif.
Editor : Murni A
