Jatengvox.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat langkah konkret dalam menjaga lahan pertanian dan mengoptimalkan tata ruang wilayah.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jateng dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Acara yang digelar di aula Kanwil BPN Jateng itu turut dihadiri sejumlah bupati, pejabat daerah, serta perwakilan instansi terkait.
Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga pertanahan untuk mendorong ketahanan pangan dan peningkatan investasi.
Dalam kesepakatan tahun 2025 ini, BPN bersama Pemprov Jawa Tengah berkomitmen melakukan sertifikasi 240 bidang tanah, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten: Cilacap, Blora, dan Wonosobo.
Lahan tersebut akan difungsikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), guna memastikan area produktif tetap terjaga dari alih fungsi.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten dan sertifikasi 52 bidang aset milik Pemprov di enam kabupaten lain, termasuk Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi sektor nonpertanian.
“LP2B ini memang tidak boleh dialihfungsikan, karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang produktif,” ujarnya.
Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare. Sementara itu, lahan LP2B tersebar di Blora (48.967 hektare), Cilacap (53.000 hektare), dan Wonosobo (10.168 hektare).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai sertifikasi tanah sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat maupun investor.
Ia menekankan, posisi strategis Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa memberi peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jawa Tengah diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” tegasnya.
Di bidang pertanian, Jawa Tengah diketahui menyumbang sekitar 16,5 persen produksi gabah nasional, atau setara dengan hampir 11 juta ton gabah per tahun.
Karena itu, Luthfi menilai keseimbangan antara sektor pangan dan industri menjadi hal penting untuk keberlanjutan ekonomi daerah.
Ia pun meminta para bupati dan wali kota segera menyiapkan rencana zonasi kawasan industri sebelum akhir 2025.
“Sistemnya harus one gate service, perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi,” tambahnya.
Selain penguatan tata ruang dan pertanian, Gubernur Luthfi juga menyoroti peran BPN dalam program sosial, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem.
Salah satunya melalui sertifikasi tanah untuk program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi lebih layak dan sehat.
Ia menilai, keberadaan rumah yang layak dapat membawa efek domino terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Kalau rumahnya sudah diperbaiki, maka aspek lainnya ikut meningkat. Sanitasi, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan,” tuturnya.
Editor : Murni A
